Mendagri Tjahjo Kumolo melempar wacana Negara membiayai parpol yang lolos ke DPR dengan anggaran maksimal Rp 1 triliun per tahun. Wacana ini menuai pro kontra.

Kemendagri telah memastikan pelaksanaan pilkada secara serentak akhir tahun ini. Setidaknya ratusan kota telah mengajukan siap dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.

Mahkamah Agung Mesir memutuskan sebagian materi UU Pemilu menyalahi konstitusi negara itu. Keputusan ini kemungkinan akan membuat pemilu parlemen tertunda.

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Menjelang Kongres PAN, Waketum Dradjad Wibowo mengungkap naik-turun perolehan suara PAN dalam empat Pemilu. Dradjad berkesimpulan Ketum Hatta Rajasa sukses mengangkat PAN ke perolehan suara tertinggi, kubu Zulkifli Hasan pun bereaksi keras.

Sebanyak 269 daerah dijadwalkan akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015 ini. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau agar seluruh parpol secara objektif memilih kader terbaiknya. 

PPP kubu Romahurmuziy menutup Mukernas I dengan sejumlah kesepakatan. Salah satunya mengincar posisi empat besar pada Pemilu 2019 yang akan datang. 

UU Pilkada yang telah direvisi mengatur bahwa harus terbentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada. Selama badan khusus itu belum terbentuk, sengketa ditangani oleh MK.

Revisi UU Pilkada telah disahkan oleh DPR dan kini KPU harus mengejar waktu agar Pilkada dapat terlaksana di 272 daerah pada Desember 2015. Namun, kesiapan KPU ini diragukan.

DPR mengesahkan UU Pilkada dan menetapkan MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa pilkada. Sebelumnya MK menolak mengadili sengketa pilkada pascakasus Akil Mochtar.