3 Bulan menjelang Pemilu 2014, kehadiran anggota DPR di rapat paripurna makin memprihatinkan. Untuk paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2013/2014 ini, hanya setengah anggota DPR yang hadir.

Banjir masih menggenang di beberapa titik ibu kota, meski berbagai upaya mulai pengerukan kali, waduk dan penataan saluran air sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali menilai, semua 'mesin birokrasi' Jokowi harus aktif dalam mengatasi banjir ini.

Penyidik KPK tidak main-main menerapkan pasal pencucian uang terhadap eks ketua MK Akil Mochtar. Buktinya, KPK telah melacak aset Akil sejak dia menjabat sebagai anggota DPR.

KPK masih terus menelusuri sumber harta eks ketua MK, Akil Mochtar terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disangkakan kepadanya. Kali ini, penyidik memeriksa Sekjen DPR, Winantuningtyastiti.

Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo mengeluhkan aturan yang mengancam anggota DPR diberhentikan jika sering bolos. Apalagi di tahun politik 2014 ini, 90 persen anggota DPR mencaleg lagi dan akan sibuk berkampanye.

Rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-3 DPRD Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang sempat molor selama 60 menit ditutup dengan hujan interupsi soal pemakzulan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq membeberkan triknya agar aliran duit suap terkait dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tidak terendus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketua MPR Sidharto Danusubroto menyatakan masyarakat Tionghoa di Indonesia mempunyai hak politik yang sama. Politikus PDIP itu menyebut Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama sebagai tokoh Tionghoa yang berhasil.

Hingga saat ini, posisi Ratu Atut Chosiyah di struktur partai Golkar masih terhitung aman. Meski akan berdampak ke elektabilitas partai, kasus Atut tetap dibiarkan hingga keputusan final. Berbeda dengan PD.

Lonjakan harga Elpiji 12 kg membuat para politisi mengkritisi Pertamina sebagai pengambil keputusan. Dalam masa sidang berikutnya, Pertamina akan dipanggil ke DPR.