Keterlibatan sipir penjara dalam sejumlah kasus masuknya narkoba ke penjara seringkali terungkap. Tingkat kedisplinan sipir menjadi persoalan baru. Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengungkapkan ada keinginan Kemenkum HAM merekrut prajurit TNI yang akan pensiun untuk menjadi sipir penjara.

Staf Ahli Kemenkum HAM bidang pelanggaran HAM Ma'mun berbicara mengenai bandar mengendalikan narkoba dari dalam sel. Dia mengakui masih ada bandar yang mengendalikan transaksi narkoba dari balik penjara.

Tim Densus 88 menangkap terduga teroris Adi Margono (44) di Kabelan, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin (21/12) malam. Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno menyatakan penangkapan tersebut sebagai bentuk kewaspadaan.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang bisa dilakukan berkali-kali dijadikan cara bagi terpidana mati agar bisa memperpanjang masa hidupnya. Oleh karena itu, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno ingin ada pembatasan PK melalui Peraturan Mahkamah Agung (MA).

Kepala BNN Komjen Anang Iskandar menargetkan merehabilitasi 98 ribu pengguna narkoba pada 2015. Jumlah itu sangat banyak karena lokasi rehabilitasi hanya dapat menampung 25 ribu orang.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno berkomentar tentang pengajuan kembali (PK) berkali-kali napi narkoba. Politisi NasDem ini mengatakan, PK berkali-kali tersebut membuat napi lainnya ikut mengajukan PK.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Hal ini rupanya dimanfaatkan bandar narkoba untuk menyelundupkan barang haram mereka. BNN melihat hal itu sebagai kelemahan pengawasan maritim.

‎Badan Nasional Narkotika (BNN) juga menjerat para bandar narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). BNN merampas aset para bandar sebanyak Rp 77 miliar sepanjang tahun 2014.

Menko Polhukam menyatakan, untuk menghindari korban berjatuhan akibat narkoba, semua pihak harus sepakat bahwa pengguna direhabilitasi dan pengedar narkoba tidak diberi grasi.

‎Badan Nasional Narkotika (BNN) mengawali tahun 2014 dengan Peraturan Bersama 7 instansi dalam menangani pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Tujuannya, supaya bandar gulung tikar.