detikNews

Obesitas Hukum, Kemenkum Segera Rampingkan 62 Ribu Peraturan di Indonesia

Kurang lebih 62 ribu peraturan tersebar di berbagai instansi sehingga membelenggu percepatan pembangunan. Diperlukan perampingan secepatnya.

Jumat, 28 Okt 2016 11:32 WIB

detikNews

Obesitas Hukum, Prof Bagir Manan: Kemenkum HAM Harus Jadi Pusat Pembaharuan

Puluhan ribu peraturan membuat Indonesia menjadi belantara hukum sehingga pembangunan menjadi lambat. Oleh sebab itu, perlu perampingan dalam waktu singkat.

Jumat, 28 Okt 2016 09:18 WIB

detikFinance

Divonis Kartel, Pengusaha Merasa Jadi Kambing Hitam atas Anjloknya Harga Ayam

Dalam kasus kartel ayam, perusahaan integrator jadi kambing hitam atas sikap abai Kementerian Pertanian (Kementan) mengendalikan harga dan pasokan ayam.

Kamis, 27 Okt 2016 16:28 WIB

detikNews

Tantangan Keamanan Siber di Hadapan Budi Gunawan

BIN harus mampu mencari dan mengidentifikasikan para penjahat siber. Apalagi menjelang Pilkada serentak 2017. Apa saja tantangannya?

Rabu, 26 Okt 2016 14:57 WIB

detikFinance

Pemerintah dan DPR Sepakati Penerimaan Dalam APBN 2017 Rp 1.750 T

Anggaran Pendapatan Negara untuk APBN 2017 disepakati sebesar Rp 1.750,3 triliun.

Selasa, 25 Okt 2016 17:58 WIB

detikHealth

Soal Penolakan IDI Terhadap Program Dokter Layanan Primer, Ini Kata Menkes

Program Dokter Layanan Primer (DLP) menuai penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bagaimana tanggapan Menteri Kesehatan terkait hal ini?

Selasa, 25 Okt 2016 13:45 WIB

detikNews

Anggota DPR Sibuk Urus Pilkada, Pembahasan 9 RUU Molor

Ada 9 RUU yang sudah molor dari batas waktu pembahasan di DPR. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena banyak anggota DPR yang mengurus Pilkada.

Senin, 24 Okt 2016 17:52 WIB

detikNews

Pembentukan Satgas Pungli, Ampuh atau Rapuh?

Pemerintah saat ini membentuk Satgas Sapu Bersih Pungli di beberapa Kementerian/Lembaga. Pertanyaannya, ampuhkah Satgas memberantas pungli di seluruh Indonesia?

Senin, 24 Okt 2016 10:22 WIB

detikNews

Dubes: Indonesia Berantas Perdagangan Orang Tanpa Bedakan Gender

Pemerintah Indonesia tidak pernah membedakan gender dalam upaya perlindugnan warga negara dari perdagangan orang.

Jumat, 21 Okt 2016 13:29 WIB

detikFinance

Didenda Rp 25 M Karena Kartel Ayam, Ini Komentar JAPFA

JAPFA menyatakan tidak memiliki niat (intention) untuk melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No.5/1999.

Jumat, 14 Okt 2016 13:02 WIB