Head of Legal Corporate Lion Air, Harris Arthur mengaku pihaknya siap menempuh proses hukum bila ada penumpang yang menggugat Lion Air ke pengadilan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetop sementara untuk menyetujui izin rute baru yang diajukan maskapai Lion Air. Sikap Kemenhub ini imbas delay parah Lion Air sejak Rabu (18/2/2015). Lion Air pun menuruti regulator (Kemenhub).

Maskapai Lion Air jadi sorotan karena delay yang parah sejak Rabu (18/2) lalu. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ‎yang ditanya komentarnya soal konflik maskapai ini pun bingung mau menjawabnya.

Ribuan penumpang Lion Air mengamuk karena‎ tertunda berjam-jam penerbangannya. Presiden Jokowi menegaskan setiap pelayanan terhadap penumpang harus baik.

Jangankan penumpang, Kemenhub saja sulit berhubungan dengan Lion Air. Lion Air dinilai tidak responsif hingga dana refund dan kompensasi ditalangi dulu oleh Otoritas Bandara Soekarno-Hatta-Cengkareng dan PT Angkasa Pura (AP) II.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menegur dan akan memanggil pihak Lion Air hari ini. Jika ada masyarakat yang tidak puas dengan Lion Air, silakan menempuh jalur hukum.

Menhub Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa Lion Air tak ada uang kas sehubungan dengan kompensasi atau pengembalian uang tiket bagi penumpang yang telantar karena delay parah sejak Rabu (18/2/2015) lalu. Lion Air mengakui uang kas terbatas karena bertepatan Imlek.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Menhub Ignasius Jonan menandatangani MoU soal pengamanan pelabuhan, bandara dan stasiun seluruh Indonesia. Kerja sama ini dalam rangka memperlancar pembangunan nasional.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dituding kurang tanggap menangani delay parah Lion Air. Ada yang mengait-ngaitkan hal itu karena pemilik maskapai Lion Air adalah anggota Wantimpres Rusdi Kirana. Apa respons Jonan?

Ribuan calon penumpang Lion Air terlantar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mereka tak dapat kompensasi. Kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Lion Air tak ada uang.