KPK membeberkan harta calon Kapolri Komjen Timur Pradopo pada tahun 2010 senilai Rp 4,41 miliar. Jumlah harta Timur naik sekitar Rp 2 miliar dibanding 2 tahun lalu yakni Rp 2,1 miliar lebih.

Dinamika pencalonan Kapolri kali ini cukup mendapat sorotan. Melihat kondisi ini, Komisi III akan mempertanyakannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas).

Setelah dinyatakan hakim tidak bersalah dalam dugaan kasus pembunuhan, M Zainal Abidin Nasution (43) seorang tukang parkir, menuntut keadilan atas penderitaan yang dialaminya. Dia mengaku ditembak polisi 3 kali saat diinterogasi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Komisi III DPR agar menolak pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri. Penolakan itu didasarkan pada banyaknya kasus pelanggaran HAM saat Timur masih sebagai perwira menengah Polri.

Komnas HAM mengaku sudah diajak bicara dan dimintai saran oleh Polri terkait Protap Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindakan anarki. Namun Komnas HAM masih mengkhawatirkan penerapan Protap yang mengizinkan tembak di tempat ini di lapangan.

Komisi III DPR meminta masukan KPK, PPATK, dan Komnas HAM, sebelum melakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo. Komisi III akan mendalami jejak rekam Timur sebelum diajukan menjadi calon Kapolri.

Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindakan anarki sudah bisa diterapkan di lapangan. Dengan protap ini, polisi bisa langsung melumpuhkan pelaku tindak anarki dengan senjata api, atau bahasa gampangannya tembak di tempat.

Pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri banyak menuai kritik. Namun Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) bergeming. Dia pasang badan buat Timur, yang dinilainya sebagai calon terbaik.

Ratusan warga Cilegon menggelar demo di depan Kantor Kementerian BUMN menolak pembangunan pabrik patungan PT Krakatau Steel (KS) dan perusahaan Korea Pohang Iron and Steel Corporation (POSCO).

Sejumlah aksi anarkis dan sporadis mengancam di sejumlah wilayah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang berpotensi akan tindakan anarkis dan sporadis.