Fraksi Partai Golkar yang tadinya mendukung revisi UU KPK kini berbalik menolaknya. Wakil ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil bersyukur atas keputusan tersebut karena dianggap telah mendengarkan aspirasi rakyat.

Anggota Komisi III, Didi Irawadi Syamsudin menyebutkan Polri harus memberikan berkas 5 tersangka kasus Simulator SIM yang selama ini mereka tangani secara lengkap ke KPK. Ini untuk menghindari adanya miskomunikasi antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.

Baleg menilai ada dua pilihan mengenai kelanjutan RUU itu, dihentikan atau dilakukan perubahan-perubahan secara terbatas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin disebut Yulianis di persidangan sebagai link Grup Permai untuk mendapatkan sejumlah proyek di Kejaksaan Agung. Menanggapi hal itu, Aziz enggan berkomentar.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan Komisi III belum mengagendakan pemanggilan kepada Kapolri dan pemimpin KPK mengenai polemik yang sedang terjadi antara dua lembaga tersebut. Menurutnya, komisi III masih harus menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum selesai.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika meminta agar KPK dan Polri untuk menenangkan diri (cooling down). Menurutnya lebih baik membangun pola koordinasi yang baik bukan malah saling menyerang.

Langkah Daday Hudaya, Anggota Komisi III DPR RI dari Demokrat mencalonkan diri jadi cagub dari jalur independen untuk sementara tak dipersoalkan DPP. Namun setelah peraturan organisasi yang sedang digodok keluar, DPP segera ambil sikap.

Langkah Daday Hudaya mencalonkan diri jadi gubernur Jabar dari jalur independen diakuinya untuk mencari perhatian dari Partai Demokrat. Ia pun siap menerima segala konsekuensinya.

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM di Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Jumat (5/10). Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut positif sikap Djoko Susilo ini.