detikNews

KPU: Rekrutmen Calon Kepala Daerah di Parpol Harus Baik

KPU merevisi peraturan yang mengatur pihak mana saja yang disebut memiliki konflik kepentingan dengan calon petahana Pemilukada

Sabtu, 11 Jul 2015 10:45 WIB

detikNews

Restui Politik Dinasti, MK Terus Panen Kritik Keras

Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal larangan politik dinasti di UU Pilkada. Putusan MK menuai kritik dari berbagai kalangan.

Kamis, 09 Jul 2015 10:47 WIB

detikNews

Politik Dinasti Direstui MK, Perludem: Perketat Pengawasan!

Putusan MK yang melanggengkan politik dinasti sudah final dan mengikat.Yang penting sekarang mengawasi petahana dan birokrasi di daerah

Kamis, 09 Jul 2015 09:47 WIB

detikNews

Cegah Politik Dinasti, Publik Harus Kritis ke Calon Kepala Daerah

Agar politik dinasti tidak menjamur, masyarakat harus lebih kritis ke calon kepala daerah.

Kamis, 09 Jul 2015 09:35 WIB

detikNews

Perludem: Restui Politik Dinasti, MK Tak Lihat Kepentingan Masyarakat

Keputusan MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana dalam UU Pilkada tahun 2015 dikritik karena dinilai tak pro rakyat.

Kamis, 09 Jul 2015 08:31 WIB

detikNews

MK Juga Restui PNS Ikut Pilkada Asalkan Mundur

MK juga merestui PNS mencalonkan diri ikut pilkada asalkan nonaktif. Setelah ditetapkan sebagai kepala daerah, PNS itu baru berhenti secara tetap.

Rabu, 08 Jul 2015 14:29 WIB

detikNews

Polri Koordinasi dengan BPK Sikapi Laporan Hasil Audit KPU

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit atas dana Pemilu KPU masa 2013-2014.

Jumat, 03 Jul 2015 14:47 WIB

detikNews

Soal Audit KPU, Komjen Buwas: Terserah BPK Lapor ke Polisi, Jaksa atau KPK

Audit BPK terhadap penggunaan dana Pemilu masa 2013-2014 oleh KPU disepakati untuk dilaporkan ke penegak hukum. Kepolisian menyerahkan keputusan kepada BPK.

Kamis, 02 Jul 2015 20:33 WIB

detikNews

KPU dan Komisi II Sepakat Bawa Temuan BPK ke Penegak Hukum

Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU.

Kamis, 02 Jul 2015 16:02 WIB

detikNews

Komisi II Minta Surat Edaran KPU Dicabut, KPU: Nanti Kita Putuskan

Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.

Jumat, 26 Jun 2015 22:02 WIB