Dukungan keluarga Cendana diberikan kepada capres dari partai Gerindra Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai dukungan Keluarga Cendana pada Prabowo itu hanya efektif di uang saja bukan politik.

Sidang judicial review atas UU pemilu No 10 tahun 2008 tentang pemilu molor dilaksanakan. Sejumlah pemimpin redaksi (pemred) yang menjadi pemohon dan pengacaranya tidak hadir tepat waktu. Hakim pun menegur para pemred dan pengacaranya tersebut.

Pemohon uji materi UU 10/2008, yang terdiri dari 10 partai politik (parpol), meminta satu partai lagi dimasukkan dalam jajaran pemohon. Hakim menilai pemohon tidak usah terlalu banyak, asal dalil yang diajukan kuat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengaku telah menghemat anggaran sekitar 22 persen atau Rp 59,7 miliar pada APBN 2009. Hal ini dilakukan sebagai efisiensi penggunaan anggaran lembaga negara terkait krisis keuangan global.

Dari target 284 rancangan undang-undang hanya 60% yang diselesaikan. Tentu sangat mengecewakan sebab DPR telah merekrut staf ahli sebanyak 550 dan peningkatan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.

Langit di atas Gaza terlihat tenang pada Minggu pagi, pemandangan yang pertama kali terjadi selama 22 hari terakhir ini. Hal ini menyusul keputusan Israel untuk melakukan genjatan senjata sepihak setelah gempurannya menewaskan lebih 1.200 rakyat Palestina.

Indonesia abstain dalam Sidang Khusus Darurat Majelis Umum PBB. Resolusi yang lolos dinilai terlalu lunak dan gagal mengenali Israel sebagai biang kerok krisis di Gaza.

Jumlah korban tewas akibat konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza terus bertambah. Indonesia siap mengirimkan pasukan pengawas jika kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus penipuan proyek Pembangkit Listrik Mandiri (PLM) Jodhipati, Djoko Suprapto, empat tahun. Dalam pembelaannya Djoko meminta majelis hakim membebaskan dari segala tuntutan jaksa.

Kuasa hukum Tommy Soeharto menyarankan agar  pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya hukum lagi terkait perkara pembekuan uang Tommy di BNP Paribas.Sebab hal itu dikhawatirkan hanya akan menguras uang rakyat.