Perpu yang baru saja diterbitkan Presiden SBY terkait Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan pro dan kontra. Hari ini, Perpu nomor 1 tahun 2013 itupun digugat ke MK.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sudah tak urgent lagi. Namun isinya cukup relevan untuk dijadikan undang-undang.

Penghasilan hakim konstitusi ternyata bisa membikin geleng-geleng kepala sebagian orang. Pernah dalam sebulan di tahun 2010, seorang hakim konstitusi mengantongi Rp 200 jutaan. Sekjen MK memilih diam atas hal itu.

Ketua MK nonaktif Akil Mochtar bertemu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana di Singapura pertengahan September 2013 lalu. Pertemuan itu dinilai sebagai bencana demokrasi.

Ketimpangan sangat mencolok sangat terlihat antara hakim konstitusi dengan hakim agung. Jika hakim konstitusi mendapat insentif Rp 5 juta per kasus pilkada, maka hakim agung hanya Rp 23 ribu per perkara. Duh!

Setiap hakim MK berhak mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta. KY menilai besaran uang perkara tersebut ditentukan hanya berdasarkan insting belaka.

Presiden SBY siap menerima para hakim konstitusi untuk membahas perpu tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan MK. Menurutnya, Perpu itu mengandung kecacatan yang fatal.

Salah satu substansi dalam Perpu tentang MK adalah keterlibatan KY dalam membentuk Majelis Kehormatan MK. Hal tersebut dinilai akan membatasi kewenangan tiga institusi lain.

PAN menyambut baik terbitnya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). PAN akan mendukung Perpu ini menjadi Undang-undang.