Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang bisa dilakukan berkali-kali dijadikan cara bagi terpidana mati agar bisa memperpanjang masa hidupnya. Oleh karena itu, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno ingin ada pembatasan PK melalui Peraturan Mahkamah Agung (MA).

Kepala BNN Komjen Anang Iskandar menargetkan merehabilitasi 98 ribu pengguna narkoba pada 2015. Jumlah itu sangat banyak karena lokasi rehabilitasi hanya dapat menampung 25 ribu orang.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno berkomentar tentang pengajuan kembali (PK) berkali-kali napi narkoba. Politisi NasDem ini mengatakan, PK berkali-kali tersebut membuat napi lainnya ikut mengajukan PK.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Hal ini rupanya dimanfaatkan bandar narkoba untuk menyelundupkan barang haram mereka. BNN melihat hal itu sebagai kelemahan pengawasan maritim.

‎Badan Nasional Narkotika (BNN) juga menjerat para bandar narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). BNN merampas aset para bandar sebanyak Rp 77 miliar sepanjang tahun 2014.

Menko Polhukam menyatakan, untuk menghindari korban berjatuhan akibat narkoba, semua pihak harus sepakat bahwa pengguna direhabilitasi dan pengedar narkoba tidak diberi grasi.

‎Badan Nasional Narkotika (BNN) mengawali tahun 2014 dengan Peraturan Bersama 7 instansi dalam menangani pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Tujuannya, supaya bandar gulung tikar.

Direktur Tindak Pidana Narkoba kembali mengungkap peredaran sabu asal Tiongkok. Dari tujuh tersangka yang diamankan dua di antaranya merupakan Warga Negara Asing asal Taiwan dan Afrika.

Sejumlah anggota Komisi III telah melakukan tes urin terhadap dirinya sendiri dan kini menyeru agar tes urin mendeteksi unsur narkoba juga dilakukan untuk lembaga-lembaga pemerintahan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Nanang Iskandar menyayangkan lambatnya eksekusi terpidana mati narkotika. Katanya, hal itu menambah runyam peredaran gelap narkotika di Tanah Air.