Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit kasus Hambalang ke DPR RI. Seperti apa hasilnya? Tunggu saja siang ini.

Pagi ini beredar pesan singkat lewat telepon selular (SMS) yang membeberkan inisial nama anggota DPR yang pernah memeras BUMN. Sontak anggota DPR yang merasa namanya mepet-mepet dengan inisial tersebut murka.

Gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyangkut tindakan penggeledahan KPK menimbulkan beragam spekulasi terkait penyidikan kasus simulator SIM yang sedang dilakukan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy meminta Polri dan KPK menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy menolak istilah kongkalikong terkait dugaan adanya anggota DPR yang meminta jatah ke kementerian BUMN. Tjatur lebih senang menyebut permainan tersebut sebagai permufakatan jahat yang harus diproses hukum.

DPR menegaskan perlunya dilakukan audit kinerja PNS di lembaga Mahkamah Agung (MA). Hal itu menyusul, terkait tudingan hakim Agung Gayus Lumbun yang menganggap bahwa hakim agung sebagai warga kelas 2.

DPR baru saja mengesahkan 13 anggota Komnas HAM yang baru periode 2012-2017. Diharapkan angka 13 yang dipilih bukan pertanda tidak baik, namun justru angka sial untuk para pelanggarnya.

Setelah melalui tahapan panjang seleksi, DPR akhirnya mengesahkan Komisioner Komnas HAM. Komisioner ini selanjutnya akan bertugas untuk periode 2012-2017.

PN Pekanbaru mengabulkan permohonan praperadilan eks Dandim Asahan Sumut, Letkol Purn Timbang Sianipar (70), atas penangkapan dirinya di rumah sakit terkait kasus penyerobotan lahan. Penetapan tersangka dan penangkapan itu oleh Polda Riau tidak sah.

Komisi III DPR akhirnya menyetujui pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR berharap KPK bisa mempergunakan dana itu sebaik-baiknya.

Tanda bintang untuk pengajuan anggaran Rp 225 milliar gedung baru KPK itu akhirnya dicabut. Anggaran ini merupakan anggaran multiyears yang pencairannya untuk tiga tahun anggaran dari 2013 sampai 2015.