Koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan lepas dari jeratan hukum di tingkat PK Mahkamah Agung (MA). Putusan lepas ini menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas putusan MA itu.

MA memeriksa majelis peninjauan kembali (PK) Sudjiono Timan. Dalam putusan itu, Timan yang masih kabur lepas dari hukuman 15 tahun penjara dan pidana ganti rugi Rp 1,2 triliun.

Ketua MA Hatta Ali memerintahkan seluruh hakim dan hakim agung tidak menggunakan hak independensi hakim dengan sewenang-wenang dan menabrak aturan hukum.

Hampir dua pekan berlalu, KY belum menemukan titik terang ada atau tidak suap di balik lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan. KY akan memeriksa 2 saksi atas dugaan itu.

Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi putusan mati terhadap Lindsay June Sandifor, nenek terpidana kasus narkoba di tingkat kasasi. KY berharap agar putusan mati ini tetap bertahan jika sang nenek mencoba upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mempelajari putusan bebas Peninjauan Kembali (PK) koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan. Jika ada yang janggal dalam putusan tersebut maka Kejagung bisa saja mengajukan PK diatas PK.

Tim panel pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memutus kasus Sudjiono Timan akan memeriksa 2 orang saksi. Satu orang berasal dari kalangan advokat sementara seorang lagi merupakan hakim internal Mahkamah Agung (MA).

Komisi Yudisial telah membentuk panel untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik atas putusan bebas Sudjiono Timan, koruptor Rp 1,2 triliun. Menurut Ketua Tim Panel Pemeriksaan kasus Sudjiono Timan, Taufiqurrahman Sahuri, Jaksa dapat mengajukan kembali PK.

ICW, YLBHI, dan ILR bergabung menjadi Koalisi Pemantau Keadilan untuk melaporkan lima hakim ke KY. Lima hakim yang dilaporkan ini terkait lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun, Sudjiono Timan.

Lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjion Timan dan dianulirnya hukuman 15 tahun penjara menyeret banyak pihak masuk dalam pusaran polemik. Tidak terkecuali PN Jaksel yang meloloskan permohonan Timan.