Keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam UU Pemilu dan UU Parpol bukanlah tujuan akhir dari gerakan perempuan. Justru hanya merupakan salah satu instrumen untuk percepatan mengejar ketertinggalan perempuan.

Sekitar 200 orang melakukan aksi damai menyambut hari perempuan internasional yang jatuh pada 8 Maret. Mereka berorasi menyerukan agar para pemilih mencontreng caleg perempuan pada pemilu 9 April mendatang.

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengaku sedih karena tidak banyak kaum perempuan yang maju mencalonkan diri menjadi senator.

Menyiasati masih simpang siurnya rencana pembuatan Perpu Pemilu, KPU akan membuat aturan tehnis yang mengatur sejumlah persoalan teknis Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak membuat zipper system tidak berfungsi. Namun PKS akan mengutamakan caleg perempuan jika suara yang didapatkan berimbang.

Perpu tentang Pemilu karena putusan MK tentang UU 10/2008 dinilai tidak mendesak. Pemerintah menganggap yang lebih berkompeten menangani pemilu adalah KPU.

Ide affirmative action atau zipper system bertujuan untuk menyelamatkan peran politik perempuan di Senayan. Banyak aktivis perempuan berjuang agar ide ini terwujud. Namun beda dengan Yasmin Muntaz, caleg DPR RI PAN. Dia memilih melawan arus.

"Jika terus melawan arus besar soal penerapan suara terbanyak, imbasnya pada perjuangan kebijakan afirmatif bisa terbalik. Perempuan bisa dianggap cengeng, atau sekadar meminta bagian lebih banyak."

KPU bersepakat setiap tiga kursi DPR/DPRD yang diperoleh suatu parpol di sebuah daerah pemilihan (dapil) akan diberikan kepada caleg perempuan. Keputusan itu dinilasi sangat nekat.

Putusan MK bukanlah dasar hukum bagi KPU untuk membuat peraturan atau keputusan. Jika tidak mungkin mengadopsi putusan MK dalam UU, maka Perpu harus segera dikeluarkan.