Dualisme di tubuh PPP dan Golkar menjelang pilkada serentak membuat KPU mematangkan aturan tentang pencalonan kepala daerah. Ada konsekuensi jika kedua partai tua itu tak bisa menyelesaikan konflik kepengurusannya dalam waktu dekat.

Adanya konflik kepengurusan di tubuh PPP dan Golkar menjelang pilkada serentak membuat KPU akan menyusun Peraturan KPU. Peraturan tentang pencalonan ini diharapkan bisa menjawab soal kubu mana yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah.

PPP dan Golkar masih berkonflik kepengurusan di pengadilan menjelang pilkada serentak 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta pandangan 4 pakar hukum terkait hal itu.

Pilkada serentak akan terjadi pertama kali di Indonesia pada akhir tahun ini. Tapi ada 2 parpol yakni PPP dan Golkar yang tengah bersengketa kepengurusan. Oleh karena itu, KPU diharapkan mendorong Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran mempercepat proses peradilan sengketa parpol.

Dua partai politik dilanda konflik menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Komisi Pemilihan Umum hari ini mengundang 4 pakar hukum untuk mengkaji pihak yang berhak ikut pilkada serentak.

Komisi Pemilihan Umum meminta pendapat dari 4 pakar hukum tata negara terkait pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Hal itu karena ada beberapa parpol peserta pilkada serentak tengah mengalami konflik internal.

‎Kedatangan Ketua umum PAN Zulkifli Hasan ke acara Kongres PDIP menuai spekulasi makin dekatnya hubungan PAN sebagai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Meski begitu, elite KMP melihat hal itu sebagai silaturahmi biasa.

Konflik internal perpecahan kepengurusan partai Golkar serta PPP sejauh ini belum juga terselesaikan. Padahal, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal mulai digelar akhir tahun ini.

Perombakan anggota terjadi di Komisi III DPR dalam waktu yang bersamaan. Beberapa fraksi menggeser anggotanya dari komisi yang membidangi hukum ini dan digantikan oleh wajah baru.

Rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI dengan Menkum HAM Yasonna Laoly berlangsung alot hingga malam hari. Para anggota Fraksi Golkar tak henti mencecar Yasonna soal SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.