detikNews

Prof Eddy Hiariej: KPK Bisa Ajukan Gugatan Perdata Kasus BLBI

KPK disebut bisa mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus SKL BLBI.

Rabu, 31 Jul 2019 17:25 WIB

detikNews

KPK Tegaskan SKL BLBI Kasus Korupsi

KPK menegaskan ada penyimpangan pada SKL BLBI.

Rabu, 31 Jul 2019 16:03 WIB

detikNews

Gubernur hingga Menteri Bela drg Romi

Sejumlah pejabat, dari Gubernur Sumatera Barat hingga Menteri Dalam Negeri, mengecam Pemkab Solok Selatan.

Selasa, 30 Jul 2019 20:06 WIB

detikFinance

1 Juta PNS Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

Rencana pemindahan ibu kota negara tengah dipertimbangkan pemerintah. Kalimantan disebut menjadi pulau calon ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Selasa, 30 Jul 2019 11:48 WIB

detikNews

Soal drg Romi, Mendagri: Tak Ada Alasan untuk Tidak Diterima

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan sudah berbincang dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno soal drg Romi Syofpa Ismael penyandang disabilitas yang gagal jadi PNS.

Selasa, 30 Jul 2019 11:18 WIB

detikFinance

Perhatian! Ini Posisi yang Dibuka untuk Lowongan CPNS 2019

Formasi untuk lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS juga diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan.

Selasa, 30 Jul 2019 11:10 WIB

detikNews

Menpan Syafruddin akan Beri Peringatan ke Pemkab Solok Selatan soal drg Romi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyatakan penyandang disabilitas punya porsi 2 persen dalam penerimaan CPNS.

Selasa, 30 Jul 2019 10:51 WIB

detikFinance

100.000 Lowongan CPNS dan 75.000 Pegawai Setara PNS Segera Dibuka

Jumlah lowongan untuk CPNS dan PPPK yang jumlahnya mencapai 175 ribu tersebut dibuka untuk kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Selasa, 30 Jul 2019 10:41 WIB

detikFinance

Kemenpan-RB Gelar Rapat Koordinasi Pengadaan CPNS 2019

Acara ini dihadiri oleh Menteri PAN-RB Syafruddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Selasa, 30 Jul 2019 09:25 WIB

detikNews

Babak Baru Kasus Kallista Alam, Warga Lawan KLHK agar Tak Eksekusi Rp 366 M

Masyarakat mengklaim lahan mereka masuk dalam area yang bakal dieksekusi. Mereka mengaku mempunyai sertifikat terkait keberadaan lahan.

Senin, 29 Jul 2019 18:43 WIB