Pihak Lapas merasa heran dengan putusan PTUN  DKI Jakartayang membatalkan putusan remisi dr Rudy Sutadi. Pihak Lapas menilai pemberian remisi sepenuhnya kewenangan mereka.

Menteri Hukum dan HAM akan mengajukan banding setelah dikalahkan dr Lucky Aziza Bawazier dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek sengketa remisi yang dikeluarkan Menkum atas terpidana dr Rudy Sutadi.

Menkumham dikalahkan dr Lucky Aziza Bawazier dalam gugatan PTUN dengan objek sengketa remisi yang dikeluarkan Menkumham atas terpidana dr Rudy Sutadi. Akibatnya, remisi dr Rudy antara tahun 2005-2008 dicabut.

PTUN Jakarta akan memutuskan perseteruan dr. Lucky Aziza Bawazier melawan Menkumham, Patrialis Akbar terkait pemberian remisi terhadap dr. Rudy Sutadi, mantan suami dr. Lucky. Perjalanan sidang lebih dari setengah tahun tersebut berjalan penuh liku dan melodrama keadilan.

Menkumham lewat kuasa hukumnya, Suwaryoso menyimpulkan tak ada pelanggaran pengeluaran surat keputusan remisi sebagai obyek sengketa. Sedangkan kuasa hukum penggugat, Herman Kadir mengaku belum siap memberikan kesimpulan dan minta waktu hingga Rabu besok.

Sidang gugatan remisi terpidana dr. Rudy Sutadi kembali digelar di PTUN Jakarta. Sidang yang telah berjalan setengah tahun ini mendengarkan keterangan ahli pemasyarakatan dari Menkum HAM, Kabid Pembinaan Lapas Cipinang, Samsul Hidayat.

Mantan dosen FK UI yang juga psikolog, Ineke Saraswati, menyatakan dr Rudy Sutadi adalah psikopat. Ineke yang hadir sebagai saksi dari penggugat mengaku tidak tahu dalam perkara apa dia bersaksi.

JPU pada kasus pencemaran nama baik dr Lucky AzizaBawazier oleh dr Rudy Sutadi mengajukan memori kasasi ke MA. Kasasi ini menanggapi putusan bebas murni PN Jakarta Timur dalam sidang pada 5 Januari lalu.

Penggugat remisi dr Rudy Sutadi, dr Lucky Aziza Bawazier, menghadirkan barang bukti berupa 31 kliping media massa dalam kurun 2005 hingga 2008. Sedangkan dari pihak tergugat menghadirkan 15 barang bukti, 8 di antaranya SK remisi.

"Menolak gugatan dr. Rudy sepenuhnya dan membebankan biaya perkara kepada penggugat," kata hakim Lexy Mamontoh dalam sidang di PN Jakarta Timur.