Dalam proses penyidikan kasus korupsi pengelolaan dana haji yang menjerat Suryadharma Ali, KPK terus mendapat temuan baru. Informasinya, ada anggota komisi VIII DPR yang ikut bermain di katering haji tahun 2012-2013.

KPK mengendus adanya keterlibatan Kemenhut dalam kasus alih fungsi lahan hutan lindung di Bogor yang melibatkan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberi tanggapan.

KPK masih terus mengembangkan kasus suap alih fungsi lahan hutan lindung di Bogor yang menjerat Bupati Rachmat Yasin. Dari hasil penyidikan, KPK mencium adanya campur tangan pihak Kemenhut di kasus ini. 

KPK terus berusaha melakukan pencegahan korupsi sejak dini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ada peran penting keluarga dalam menanamkan nilai anti korupsi. 

Selain mark up dan penyelewenangan dana jamaah, KPK menemukan adanya penyimpangan di dalam penggunaan kuota sisa jamaah haji pada tahun 2012/2013. Kuota itu digunakan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya. 

Dirjen PHU, Anggito Abimanyu, mengundurkan diri dengan alasan akan menghadapi masalah hukum. Namun, pihak KPK yang tengah menyidik kasus korupsi dana haji memastikan Anggito belum berstatus tersangka.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku tidak mengetahui kuota haji yang disalahgunakan dalam rombongan Menag Suryadharma Ali. Menag menjadi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) baru saja berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait beberapa hal, salah satunya tentang penggunaan jet pribadi dalam kegiatan dinasnya.

Menag Suryadharma Ali menyatakan kasus korupsi haji 2012/2013 yang membelitnya hanya merupakan kesalahpahaman antara KPK dengan pihak Kemenag. Pihak KPK memastikan, ada bukti kuat terkait terjadinya praktek korupsi.

KPK menemukan sejumlah persoalan regulasi pada sektor Minerba yang menyebabkan potensi kerugian negara. KPK berpesan kepada capres/cawapres yang memenangi Pemilu 2014 untuk membenahi hal tersebut.