Marzuki Alie siap lengser dari Ketua DPR jika terbukti terlibat dalam proyek-proyek di Kesetjenan DPR. Ia ingin DPR menjadi institusi yang lebih baik.

Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan sejumlah proyek di Kesetjenan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia melaporkan proyek-proyek itu agar menghindari fitnah.

Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang mengaku memimpin rapat pengesahan usulan ruang rapat Banggar DPR Rp 20 miliar. Pius siap diperiksa KPK.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mempersilakan KPK mendalami laporan Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh tentang proyek renovasi ruang rapat Banggar. Ia meminta KPK memeriksanya.

Pimpinan Banggar DPR menggelar rapat terkait ruang rapat mereka senilai Rp 20 miliar yang kemudian menjadi sorotan publik. Merkea mencari solusi penyelamatan citra DPR.

Mendikbud M Nuh tidak mau terburu-buru menyikapi rekomendasi BPK soal dugaan ada masalah dalam pengelolaan keuangan di UI. Dia mengaku belum tahu detail rekomendasi kasus yang merugikan negara Rp 45 miliar itu.

"Saya setuju KPK harus menindaklanjuti apakah ada indikasi tindak pidana korupsi," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.

KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi pengadaan proyek ruang rapat Banggar Rp 20 miliar dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat. Tamsil Linrung pun siap memenuhi panggilan.

"Karena asas kepatutannya, waktu kita melakukan pengecekan kita melihat ruangnya tidak secanggih duitnya yang Rp 20,3 miliar," kata Ketua BK DPR, M Prakosa.

Pimpinan Banggar DPR mengaku siap bekerja sama dengan BK DPR dalam proses hukum kasus proyek ruang Badan Anggaran DPR. Proyek tersebut menjadi sorotan dan diduga ada penyelewengan gara-gara anggaraanya mencapai Rp 20 milyar.