Bibit-Chandra sedang mempelajari SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan. Bila ada sejumlah kelompok masyarakat yang hendak mengajukan praperadilan atas kasus tersebut, Kejagung siap bertarung argumentasi di pengadilan.

SKPP yang dikeluarkan Kejagung menunjukkan tidak ada niat jahat yang dimiliki 2 pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Namun SKPP berisiko dipraperadilankan.

Kejagung diminta tidak main-main mengeluarkan alasan SKPP. Jika alasan SKPP kasus Bibit dan Chandra salah, maka banyak oportunis yang akan mempraperadilankan SKPP kasus ini.

Kejaksaan hampir dipastikan akan mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk kasus Bibit-Chandra. Hingga saat ini polisi belum berfikir untuk mengajukan gugatan praperadilan.

Presiden SBY membentuk TPF untuk menyelidiki adanya rekayasa dalam kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku belum bisa berkomentar terkait hal itu.

Kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menilai pembatasan jam besuk oleh polisi telah melanggar HAM dan KUHAP. Atas tindakan tersebut, pihaknya akan segera mengajukan gugatan praperadilan.

Penjelasan Kapolri tentang kasus penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra, sangat panjang. Tapi kasus penyuapan dan pemerasan, dijelaskan secara pendek.

Mabes Polri mempersilakan dilakukan gugatan praperadilan bila tidak puas dengan penahanan terhadap 2 pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Penahanan anggota KPK Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah oleh kepolisian mendapat beragam tanggapan di Palembang. Salah satunya, hal itu merupakan pertaruhan kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Polisi harus memperjelas tuduhan kepada 2 pimpinan KPK nonaktif yang ditahan. Jika ada yang merasa dirugikan, bisa melakukan gugatan praperadilan.