Pemerintah mengizinkan pembukaan tambang panas bumi (geothermal) di kawasan hutan lindung. Aturan ini akan masuk dalam Perpres Geothermal yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan pemerintah.

Selama tahun 2010 tidak banyak kebijakan publikyang benar-benar berpihak pada publik. Yang ada semua kebijakan itu membuat publik bingung, panik dan tidak nyaman sebagai warga negara.

Kepmen ESDM mengenai pembelian listrik geothermal diharap rampung pada Minggu kedua Januari 2011. Kepmen ini akan membantu realisasi proyek 10.000 megawatt.

Pemerintah menyiapkan dana Rp 13,5 triliun untuk anggaran remunerasi di 11 Kementerian/Lembaga (K/L) di 2010. Namun, baru 9 K/L yang sudah direstui untuk mendapat remunerasi tersebut.

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) soal pembatasan konsumsi BBM subsidi di awal April 2011 sudah final dan siap untuk diterbitkan.

Kemendagri siap menggelontorkan dana sebesar Rp 6 triliun untuk persiapan infrastruktur dalam rangka pencanangan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan KTP elektronik . Mendagri Gamawan Fauzi berharap dua program ini bisa rampung dan berlaku pada tahun 2012.

Ternyata dokumen Stranas dan RAN PK) 2010-2025 yang sudah disodorkan  kepada Presiden SBY sejak awal tahun ini belum diteken. Presiden pun diminta untuk segera menindaklanjutinya.

Investasi dalam jumlah besar termasuk FDI sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan fakta yang tak bisa disangkal. Kita seolah benci tapi rindu terhadap FDI. Benci karena takut dikecam, rindu karena memang diperlukan.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menghargai penolakan Bambang Widjojanto untuk menjadi Ketua Komisi Kejaksaan. Djoko tidak mempersoalkannya.

Penolakan Bambang Widjojanto untuk menjadi Ketua Komisi Kejaksaan diacungi jempol. Kualitas Bambang memang tidak pas untuk Komisi Kejaksaan.