Rencana pembentukan majelis hakim MK dipilih oleh MK karena Komisi Yudisial (KY) dianggap tak bisa mengawasi hakim MK. Alasannya, tak ada UU yang mengatur KY pasca dibatalkannya pengawasan hakim MK oleh KY dalam UU KY.

Kasus suap yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar membuat citra MK luntur. Untuk memulihkan kembali wibawanya, MK bakal membentuk majelis etik.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie mengkhawatirkan ada oknum yang hendak memecah belah para hakim MK. Beragam isu yang menjerat hakim MK menurutnya tidak ada yang meyakinkan.

MK menggelar pertemuan dengan lima mantan hakim MK. Pertemuan ini diduga membahas upaya pemulihan kepercayaan publik atas MK pasca kasus suap yang menimpa Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang menjerat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar ke dalam kasus suap.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Gunung Mas. Menurut MK, permohonan yang diajukan Jaya S Monong dan Daldin tidak terbukti.

MK menolak gugatan Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ini berarti Bupati Gunung Mas Hambit Bintih melenggang lagi menjadi Bupati. Rival dalam Pilkada Gunung Mas sekaligus pemohon kecewa dan yakin akan adanya pelanggaran dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK.

MK mewacanakan pembentukan Majelis Pengawas Etik (MPE) sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap hakim-hakim konstitusi. Dalam kerjanya nanti, majelis ini akan menyediakan fasilitas SMS sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap perilaku hakim yang bermasalah.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menilai Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga utama konstitusi. Penanganan sengketa Pilkada di MK dinilainya justru merendahkan marwah MK itu sendiri.

Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK digugat Koalisi Penyelamatan MK. Namun kuasa hukum mantan politikus PAN itu menilai tim advokasi tak memiliki kapasitas sebagai penggugat.