Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan MUI mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Namun usulan ini dinilai sebagai bentuk sikap yang anti demokrasi.

Usulan fatwa haram untuk orang-orang golput yang dilontarkan mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid direspons beragam. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai, merebaknya golput tidak dapat diatasi dengan fatwa haram.

Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengusulkan ada fatwa haram untuk orang-orang yang golput. Bagi Abdurahman Wahid alias Gus Dur menilai fatwa itu tidak penting karena tidak akan dipakai masyarakat.

Fatwa haram golput yang dilontarkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dinilai tidak diperlukan. Parpol dan caleg justru harus menggenjot penyadaran antigolput.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta agar MUI membuat fatwa haram untuk pemilih yang golput dalam pemilu. Usul Hidayat pun mendapat protes keras.

Fatwa haram bagi yang tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 jika dilakukan akan melahirkan kontroversi dan interpretatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan neko-neko, dan hanya melakukan sosialisasi dengan optimal.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar ada fatwa haram tentang golput. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwa.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan agar organisasi masyarakat Islam plus MUI mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Fatwa haram itu dinilai tidak perlu, karena pemilu bukan kewajiban.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyarankan  agar dibuat fatwa antara MUI, NU dan Muhammdiyah agar mengeluarkan fatwa haram bagi golput. 

BI mengeluarkan peraturan baru untuk pelaksanaan Operasi Moneter Syariah (OMS). Kegiatannya akan dilakukan melalui OPT dan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.