Sidang sengketa Pilgub Maluku di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar Kamis (15/11) kemarin berakhir ricuh. Massa tidak terima dengan putusan MK terkait Pilgub Maluku yang menolak gugatan. 

Daud Sangadji, Cawagub Maluku dibawa ke Mapolda Metro Jaya dari Mapolres Pusat. Daud masih berstatus saksi terkait kericuhan di persidangan sengketa Pilgub Maluku di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Daud Sangaji, Cawagub Maluku diamankan polisi terkait kasus kericuhan di Mahkamah Konstitusi (MK). Belum diketahui apa peran Daud dalam kericuhan di MK itu. 

"Bukan hanya polisi yang masuk ruang dalam jumlah berapa banyak dan di titik tertentu, tetapi pengunjung juga nanti disortir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto.

Polres Metro Jakarta Pusat melimpahkan penanganan kasus kericuhan sidang MK ke Polda Metro Jaya. Lima belas orang yang diperiksa dalam kasus ini, juga dipindahkan ke Mapolda Metro Jaya.

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) diacak-acak sekelompok orang yang tak puas dengan keputusan majelis hakim konstitusi soal Pilkada Maluku. Polisi menilai aksi anarkis yang dilakukan para perusuh tersebut bersifat spontanitas.

Polisi telah memeriksa 15 orang dalam kasus kericuhan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua orang dari kubu penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Aksi premanisme yang dilakukan sekelompok orang terkait Pilgub Maluku di MK diduga sudah direncanakan. Bukan tanpa alasan, sebelumnya dalam putusan sela yang dibacakan MK sudah diketahui.

Pascakericuhan yang terjadi di ruang sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 14 November kemarin, Kepolisian Daerah Metro Jaya akan berkoordinasi dengan MK terkait mekanisme pengamanan.

DKPP menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad. Sanksi itu diberikan atas 'ulah' sang ketua KPU mengirim pesan melalui Blackberry Messenger (BBM) bernada dukungan pada pasangan cagub Jatim.