Seabrek materi gugatan Prabowo-Hatta dituangkan dalam berkas gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan klaim kecurangan Pilpres terjadi terstruktur, sistematis dan masif.

Sehari setelah dilantik, sejumlah anggota DPRD Bandung periode 2014-2019 mulai berkantor di gedung dewan yang baru, Jalan Sukabumi. Namun mereka hanya berkumpul secara internal fraksi, belum melakukan kegiatan apa-apa.

Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan penghitungan suara ulang di dapil 1 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah penghitungan ulang, MK menetapkan perolehan suara PKS sebagai pemohon dan PAN sebagai pihak terkait.

Hari ini, MK menggelar sidang perdana sengketa pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Duet ini menolak hasil rekapitulasi suara dari KPU yang memenangkan Jokowi-JK.

Sidang kedua sengketa Pilpres yang diajukan tim Prabowo-Hatta akan dilanjutkan Jumat (10/8/2014). Agar kondisi menjelang sidang kedua tetap kondusif maka polisi menurunkan 450 personelnya untuk berjaga di Gedung MK.

IHSG terkena koreksi cukup tajam menyusul dana asing yang mengalir keluar lantai bursa hingga Rp 1 triliun. Aksi jual marak terjadi di saham-saham unggulan.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mendukung pernyataan Prabowo soal kegalauannya mendapat nol suara di ratusan TPS. Akbar yakin tidak mungkin bisa ada kasus nol suara di negara demorkasi.

Prabowo Subianto curhat di sidang MK karena mendapat nol suara di ratusan TPS. Tim Jokowi yang juga mendapatkan nol suara di Sampang, menegaskan bahwa nol suara tak langsung berarti kecurangan adalah terstruktur, sistematis, dan masif.

Prabowo Subianto menuding Pilpres di Indonesia lebih buruk daripada Korea Utara karena Prabowo-Hatta mendapat 0 suara di sejumlah TPS. Jokowi-JK sendiri juga mendapat nol suara di 17 TPS di Sampang.

Prabowo Subianto menilai Pilpres lalu seperti di negara komunis dan lebih buruk dari pemilu di Korea Utara (Korut). Apa tanggapan Istana Negara terhadap pernyataan Prabowo tersebut?