Kayat, hakim pada PN Balikpapan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap. Akibatnya, Ketua PN Balikpapan terancam sanksi dari Mahkamah Agung (MA).
"Apakah akan dipercepat atau tidak akan sangat tergantung apakah ada minimal 2/3 DPW dan DPC yang minta percepatan via Muktamar Luar Biasa," kata Sekjen PPP.