Partai Demokrat tidak setuju dengan imbauan NU agar ulama tidak menyalatkan koruptor jika meninggal. PD meyakini anjuran mengerjakan salat cukup untuk meluruskan mental koruptor.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung ide ulama jangan mensalatkan jenazah koruptor. Tapi, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa haram terkait hal itu.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar enggan berkomentar banyak mengenai usulan kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak menyalatkan para koruptor. Namun baginya, Tuhan saja minta umatnya bertobat, kenapa manusia tidak memberi pintu maaf?

Pemberian remisi terhadap koruptor menuai kecaman. Mantan Menkum HAM Andi Mattalatta berpendapat koruptor seharusnya dihukum seumur hidup jika tidak mau ada remisi.

Wakil Ketua Umum PAN Dradjat Wibowo tidak sepakat dengan imbauan NU agar ulama tidak menyalatkan koruptor. Menurut Dradjat, koruptor juga manusia yang jika meninggal harus disalatkan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai imbauan NU agar ulama tidak perlu menyalatkan koruptor berlebihan. Beberapa koruptor juga ulama dan setiap umat Islam harus disalatkan.

Jimly Asshiddiqie merasa tidak ada yang salah dengan calon titipan, untuk maju menjadi pimpinan KPK. Baik dari partai dan pemerintah sah-sah saja menitip calon, asalkan bukan koruptor.

Imbauan Katib Am PBNU KH Malik Madani soal tidak perlunya ulama menyalati jenazah koruptor terbatas sampai jika koruptor itu tidak bertobat. Jika setelah divonis terlibat kasus korupsi sang koruptor bertaubat, ulama bisa menyalati mereka.

Wacana pemberian hukuman kepada keluarga pelaku tindak pidana korupsi adalah ekspresi kegeraman masyarakat terhadap koruptor. Ini bisa diterapkan asal ada payung hukum dan pembuktian yang ketat.

KPK geram dengan remisi yang didapatkan terdakwa koruptor terkait HUT ke-65 RI. Pemberian remisi dinilai tidak akan menimbulkan efek jera.