Media sosial menjadi sarana yang cukup efektif mempromosikan sesuatu. Tak ingin ketinggalan, permaisuri Keraton Yogyakarta GKR Hemas juga membuat akun twitter. Berbagai kritikan sudah masuk.

DKPP memberhentikan ketua dan seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pemberhentian dilakukan terkait kisruh Pilkada di Deli Serdang.

Persaingan tahun ini lebih ketat dibanding pada Pemilu 2009 lalu. Selain jumlah caleg yang berniat maju makin banyak, 'harga' satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI dipastikan juga lebih mahal.

Calon-calon yang berziarah kubur dinilai tidak punya keyakinan bisa bertarung dengan modal yang dimiliki baik dari segi sosial, finansial, dan modal simbolik.

Peraturan KPU soal sahnya mencoblos lebih dari 1 caleg dalam 1 partai menuai kritik. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan peraturan itu terkait dengan kehendak pemilih yang jelas terhadap parpol.

Menjelang Pemilu 2014 banyak ormas berupaya mengajak masyarakat untuk ikut dalam menyampaikan hak suaranya. Tingkat kepedulian masyarakat saat ini terhadap pemilu sangat kurang, bahkan bisa dikatakan tidak peduli.

KPU memutuskan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 caleg di parpol yang sama disahkan dan suara dihitung untuk suara parpol. Keputusan itu dinilai tak sesuai dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

KPU memutuskan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 caleg di parpol yang sama disahkan dan suara dihitung untuk suara parpol. Keputusan itu dinilai tak sesuai dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

"Dalam beberapa kajian, ternyata orang yang sangat familiar dengan sosial media bisa sangat apatis dengan gerakan pemilu untuk menggunakan hak pilihnya," ucap Afifuddin, anggota Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki aturan baru dalam pencoblosan pemilu 2014. Aturan itu mensahkan pencoblosan jika lebih dari satu kali di gambar yang sama.