Beberapa daerah masih terkendala masalah anggaran yang belum cair dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilkada tahun 2015. 

Tahapan Pilkada serentak resmi dimulai hari ini dengan ditandai penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Mendagri Tjahjo Kumolo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut akan digunakan KPU untuk keperluan pilkada serentak.

Presiden Jokowi mengesahkan dua Undang-Undang (UU) terkait pilkada serentak pada 18 Maret 2015. Pengesahan itu tercantum dalam UU nomor 8/2015 dan UU nomor 9/2015.

Kabupaten Tuban dipastikan ikut meramaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, bersama 18 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, 9 Desember 2015 mendatang.

Pilkada serentak akan mulai dilaksanakan Desember tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin kondisi Indonesia aman alias minim konflik.

Sebanyak 269 daerah dijadwalkan akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015 ini. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau agar seluruh parpol secara objektif memilih kader terbaiknya. 

Menyusul pengesahan UU Pilkada yang telah direvisi, pilkada serentak pun segera digelar. Di penghujung tahun 2015 ini, ada 269 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak.

DPR memutuskan sengketa pilkada diadili di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dituangkan dalam revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna.

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna. Setelah Pilkada ditetapkan diselenggarakan secara langsung, sejumlah perubahan diberlakukan mulai dari penghapusan uji publik hingga penetapan paket kepala daerah dan wakilnya.

Revisi UU Pilkada akan disahkan hari ini dan salah satu yang diubah adalah penghapusan uji publik. Partai Demokrat tetap ingin uji publik dipertahankan, sesuai isi Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY.