Rapat paripurna berlangsung Ricuh setelah pimpinan Priyo Budi Santoso mengetuk palu menolak opsi ketiga Demokrat yang disetujui PDIP, Hanura dan PKB.

Pembahasan RUU Pilkada mengalami jalan buntu sehingga dilanjutkan dengan proses. Wakil Ketua DPR Pramono Anung yakin akan terbentuknya pengelompokan baru, yang didasarkan pada sikap Fraksi PD berkukuh pilkada langsung dengan 10 syarat.

Ketua DPR RI Marzuki Alie hari ini tak tampak dalam sidang paripurna yang salah satunya membahas RUU Pilkada. Waketum PD Max Sopacua menyatakan rekannya itu sedang sakit.

Jokowi-JK berencana untuk membangun infrastruktur tol laut di pemerintahannya mendatang. Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan adanya Kementerian Koordinator Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana sebagai salah satu solusi dari tantangan-tantangan mewujudkan tol laut.

Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan oleh DPR Rabu (24/9/2014) kemarin. Ini poin-poin penting UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Perpecahan di internal fraksi menyikapi RUU pilkada yang akan disahkan Kamis (25/9) besok, menyasar pengelompokkan anggota DPR yang tak terpilih lagi di periode mendatang.

Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan 3 nama calon Menteri Sekretaris Negara yaitu Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Rektor UGM Pratikno. Pembaca yang mengikuti polling di seleksimenteri.com sementara mengunggulkan Pramono.

Tak seperti biasanya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak duduk di meja pimpinan di bagian depan ruang sidang paripurna. Padahal rapat segera dimulai. Politisi PDIP itu justru berbincang dengan sejumlah anggota DPR fraksi lain di barisan belakang dalam ruang sidang.

Tiga orang perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat) datangi gedung DPR RI dan meminta bertemu pimpinan. Mereka ingin memberikan dokumen dan meminta pemimpin DPR mengkaji anggota BPK terpilih Eddy Mulyadi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan Zulkarnain menemui Pimpinan DPR RI. Pertemuan tersebut membahas mengenai assestment (penilaian) KPK terkait sikap anti korupsi DPR.