Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) diacak-acak sekelompok orang yang tak puas dengan keputusan majelis hakim konstitusi soal Pilkada Maluku. Polisi menilai aksi anarkis yang dilakukan para perusuh tersebut bersifat spontanitas.

Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan MK untuk pengamanan di ruang sidang. Bila dimungkinkan, untuk mekanisme pengamanan di ruang sidang akan ada penempatan pesonel kepolisian pada proses persidangan selanjutnya.

Pihak kepolisian masih memeriksa 15 orang perusuh saat sidang sengketa Pilkada Maluku di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Bila terbukti, mereka akan dijerat dengan pasal berlapis.

Polisi telah memeriksa 15 orang dalam kasus kericuhan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua orang dari kubu penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pascakericuhan yang terjadi di ruang sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 14 November kemarin, Kepolisian Daerah Metro Jaya akan berkoordinasi dengan MK terkait mekanisme pengamanan.

"Pihak penyidik polisi yang cari, kalau kita cari dalangnya, kita nggak sidang-sidang," kata Hakim MK Harjono.

Rusuh di MK dinilai Ketua DPR Marzuki Alie sebagai buntut hilangnya kepercayaan publik pada MK. Agar wibawa MK bisa pulih, kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar harus dituntaskan oleh KPK.

Anggota Komisi III DPR Eva Sundari menilai tindakan anarkis ini sebagai akibat hilangnya wibawa MK usai terungkapnya skandal Akil Mochtar.

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar kepolisian menindak para perusuh yang mengganggu persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kekerasan di ruang sidang atas alasan apapun tak boleh terjadi. 

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menyebut penyerangan terhadap sidang Pilkada Maluku pada siang tadi adalah bentuk penghinaan lembaga peradilan. Kericuhan itu juga telah menjatuhkan wibawa MK.