KPK mengembangkan penyidikan kasus sengketa Pilkada dengan tersangka Akil Mochtar, tidak hanya pada kasus Pilkada Lebak dan Gunung Mas. Lembaga antikorupsi ini sangat mungkin menambah daftar tersangka dari pihak pemberi suap.

Sejak Akil Mochtar tertangkap tangan KPK karena kasus dugaan suap, kursi Ketua MK kosong. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva pun mengambil alih peran Akil untuk sementara waktu.

KPK menggeledah rumah dan kantor wali kota Palembang Romi Herton. Diduga, penggeledahan ini terkait kasus baru Akil Mochtar. Apakah ada yang janggal saat sengketa di MK?

Semasa menjabat Ketua MK, Akil Mochtar mengganjal pelantikan Bupati Banyuasin Sumsel, Yan Anton Ferdian dan Suman Asra Supriono. Akil perintahkan panitera MK bernama Kasianur Sidauruk surati Mendagri agar menunda pelantikan.

Perludem berseberangan dengan pendapat Harjono. MK, justru merupakan lembaga yang tepat untuk menangani Pilkada dibanding lembaga negara yang lain.

"Tanpa ada keterangan Akil, keputusan tetap bisa diambil," ujar Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menanggapi penolakan Akil Mochtar diperiksa Majelis Kehormatan MK karena ingin pemeriksaan beralangsung terbuka.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar menolak pemeriksaan Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK). Tim MKK yang sudah datang pun terpaksa balik kanan. Apa alasan Akil?

Ketua MK nonaktif Akil Mochtar menolak diperiksa Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) di KPK. Akil menyampaikan dua alasan penolakannya. Apa itu?

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar hari ini. MKMK akan memeriksa Akil secara tertutup.

Sejak November 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menangani sengketa pilkada menggantikan peran Mahkamah Agung. Kini, tugas tersebut dirasa MK telah mengganggu tugas utama mereka sebagai penguji undang-undang.