Pemberian grasi terhadap koruptor dinilai berlebihan. Pemerintah diminta untuk peka terhadap hal-hal yang melukai hati rakyat kecil seperti misalnya pemberian grasi kepada Syaukani HR.

Hukuman penjara bukan lagi momok menakutkan bagi para koruptor. Kini, para terpidana bisa mendapat remisi dengan mudah bahkan pengampunan (grasi) dari presiden. Menguras habis harta koruptor bisa jadi alternatif hukuman.

Terpidana korupsi mantan Bupati Kukar Syaukani HR yang diberi grasi Presiden SBY karena alasan sakit dipertanyakan. Separah apa sakit Syaukani, sementara banyak juga napi lain yang mengidap HIV/AIDS yang lebih parah dan pasti mati.

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden SBY bagi terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dikecam. Tindakan itu dinilai menodai semangat pemberantasan korupsi.

Wacana 'Koruptor Itu Kafir' dan imbauan tidak mensalatkan koruptor kini tengah menjadi kontroversi. Munculnya wacana tersebut merupakan bentuk dari semangat pemberantasan korupsi tapi jangan sampai melanggar masalah fikih.

Anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun tidak sepakat dengan pernyataan ulama NU yang mengharamkan ulama mensalati jenazah koruptor. Menurutnya, harus dibedakan antara urusan negara dan urusan agama.

Sikap NU yang melarang ulama mensalatkan jenazah koruptor patut dihormati sebagai hasil dari pemikiran para ulama. Hal itu dinilai sebagai upaya mempebaiki moral bangsa.

Pemberian grasi 3 tahun untuk mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais, mengundang tanda tanya besar di masyarakat. KPK meminta pemerintah menjelaskan alasan pemberian grasi itu.

KPK mengecam pemberian remisi terhadap koruptor pada 17 Agustus lalu. Namun Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan pemberian remisi itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Imbauan agar ulama tidak menyalatkan jenazah koruptor dinilai wajar, sebagai bentuk kemuakan masyarakat pada korupsi. Namun disarankan kalau pemberantasan korupsi dimulai dengan membersihkan instansi penegak hukum.