Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA) belum menindak jajarannya yang diduga terlibat dengan persidangan Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Dua institusi itu diminta mencontoh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pembatalan UU BHP dinilai membawa sejumlah konsekwensi. Salah satunya, pemerintah dan DPR harus segera menyiapkan peraturan perundang-undangan dalam penyelengaraan pendidikan nasional.

4 Jaksa peneliti dan 1 jaksa penuntut umum kasus Gayus Tambunan akan diperiksa Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung. Kelimanya rencananya akan diperiksa pekan depan.

Sebagai tindak lanjut keluhan tersebut kami telah menghubungi Ibu Clara Ika untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Telah dicapai kata kesepakatan oleh kedua belah pihak dan permasalahan telah diselesaikan.

Tim eksaminasi Kejaksaan hanya memeriksa dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan jaksa kasus Gayus Tambunan. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana, tim eksaminasi menyerahkannya pada pemeriksaan Jamwas.

Tim eksaminasi memeriksa jaksa-jaksa terkait proses penanganan perkara Gayus Tambunan. Selama 9 hari bekerja, tim melakukan eksaminasi mulai dari jaksa peneliti hingga mantan Direktur Pra Penuntutan.

Kejagung telah menyimpulkan hasil eksaminasi kasus Gayus Tambunan yang dilakukan selama beberapa hari. Kejagung menemukan ketidakcermatan jaksa.

Hampir semua rumah sakit tidak bisa melayani asuransi Easco ini. Hak saya sebagai konsumen dirugikan!. Saya mohon konfirmasi dan penjelasannya sehingga saya bisa kembali mendatangi RS Hermina, Puri Kedoya Mandiri, Sari Asih, dan lain-lain.

Jaksa Agung menargetkan eksaminasi kasus Gayus Tambunan diselesaikan pekan depan. Terhadap hal itu, Jampidum Kamal Sofyan, menyanggupi eksaminasi selesai dalam waktu 10 hari sejak Senin (22/3).

Tim eksaminasi internal Kejaksaan telah bekerja selama empat hari terakhir dalam meneliti perkara dan memeriksa jaksa pada kasus Gayus Tambunan. Ditargetkan eksaminasi bisa selesai pada Selasa (30/3) mendatang.