Tersangka kasus pemalsuan surat MK, Zainal Arifin Hoesein mengadukan kasus yang membelitnya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Anggota Satgas, Mas Ahmad Santosa menilai memang ada keganjilan terhadap penetapan Zainal sebagai tersangka.

Tersangka kasus surat palsu MK, Zainal Arifin Hoesein, mengadu ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ketua MK Mahfud Md tak bersedia banyak berkomentar tentang hal itu.

Pengacara Zainal Arifin Hoesein menyebut anggota Satgas melihat ada keanehan dalam kasus kliennya. Satgas akan memanggil pihak-pihak lain yang diduga terkait untuk menelusuri hal ini.

Dalam pengaduannya, Zainal Arifin Hoesein dan pengacaranya meminta agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ikut serta dalam gelar perkara surat palsu MK. Satgas pun menyanggupinya.

Mahkamah Agung (MA) akan menelusuri penolakan Peninjauan Kembali (PK) Eggi Sudjana terkait penghinaan terhadap Kepala Negara.

Tersangka kasus pemalsuan surat MK, Zainal Arifin Hoesein mengadukan kasus yang membelitnya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Pengaduan ini bukan karena dia tidak percaya pada polisi.

MA menolak rekomendasi KY yang meminta hakim kasus Antasari Azhar diberi sanksi skorsing 6 bulan tidak menyidang perkara. Sikap ini telah bulat dan diputuskan oleh MA lewat Rapat Pimpinan MA (Rapim MA).

Tersangka kasus pemalsuan surat MK Zainal Arifin Hoesein dan penasihat hukumnya mendatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Mereka bermaksud memperjelas kasus Zainal yang dinilai banyak penyimpangan di dalamnya.

Meskipun beberapa anggota Komisi III DPR RI mewacanakan agar delapan nama calon pimpinan KPK untuk dikembalikan lagi, namun anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat tidak sependapat dengan hal itu.

KY mengambil ancang-ancang membawa rekomendasinya tentang skorsing 6 bulan untuk majelis hakim Antasari ke MK, sebagai objek sengketa kewenangan lembaga negara.