Para pemilih di Indonesia belum menentukan pemimpin berdasarkan karakter dan ideologi orang tersebut, melainkan dari berapa uang yang mereka tawarkan. Inilah yang menyebabkan dana Pemilu semakin mahal.

Beberapa bulan lalu sebuah lembaga survei ternama mendatangi Hasnaeni untuk menawarkan jasa memoles citra dan mendongkrak suara. Diminta bayaran miliaran rupiah, Hasnaeni mundur. Ini kisahnya.

Elektabilitas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) masuk tiga besar versi survei PolcoMM. Posisinya ini membayangi nama Gubernur DKI Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Para politisi masih beranggapan dengan mendatangkan ratusan bahkan ribuan massa bisa mempengaruhi calon pemilih. Bisnis jasa penggerak massa untuk kampanye pun bermunculan.

Jumlah mereka 21,8 juta jiwa! Namun sayang, animo mereka surut akibat kinerja elite politik buruk. Siapa merebut simpati mereka, dia akan menang. Lima pendekatan ini bisa dicoba.

Lembaga Political Communication Institute (PolcoMM) melakukan survei terhadap tingkat elektabilitas kepala daerah saat ini. Hasilnya nama Jokowi teratas disusul dua 'kandidat' cawapres Prabowo yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Penurunan minat masyarakat dan keterlibatan para calon pemilih dalam politik dan pemilu itu tentu menjadi berita buruk bagi partai politik. Sebenarnya, partai politik tidak hanya mempunyai kewajiban meningkatkan elektabilitas partai ataupun capres yang diusung partainya, melainkan juga mendongkrak keterlibatan para pemilih.

Apapun jalan ditempuh para caleg untuk meraih tujuan dan simpati warga agar lolos dalam pemilihan umum. Jasa dukun politik pun laris manis walaupun harus merogoh kocek yang sangat mahal. Seperti yang terjadi di Banyumas ini.

Implementasi demokrasi substansial terhalang oleh tiga fungsi utama dalam sistem lembaga politik negara ini yang bagi mereka justru sebagai alat rampok besaran anggaran negara. Pendekatan shaffan (bersama) menawarkan sebuah transisi yang arahnya mengganti sistem demokrasi.

Setiap kali pemilihan umum, selalu ada masyarakat yang memilih golput. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tetap menghormati masyarakat yang memilih golput.