Dalam rapat dengan DPR, Agung memaparkan hasil audit terhadap pelaksanaan Pilkada pada tahun 2013-2014. Dari audit tersebut terlihat bahwa ada pembengkakan anggaran setelah pelaksanaan.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mumet ketika membicarakan persoalan Pilkada serentak tahun ini. Menurutnya, banyak persoalan mulai parpol yang pecah hingga revisi UU Pilkada.

Malang nasib Denty Noviany Sari, staf cantik anggota DPR itu kini menganggur setelah dipecat sang tuan. Denty kini hidup sendiri di perantauan.

Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan doktor palsu dan pemecatan staf. Pelapor adalah staf yang dipecat, perempuan cantik bernama Denty Noviany Sari.

Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla tadi malam melakukan pertemuan dengan kubu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Munas Ancol. Ketua Umum DPP Golkar Munas Ancol Agung Laksono mengatakan ada sejumlah poin.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menegaskan permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ada kaitan dengan urusan revisi UU Pilkada.

Kemenkum HAM menegaskan akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang menggugurkan SK Menkum Ham terkait kepengurusan Golkar Agung Laksono. Banding akan segera dilayangkan.

Menjelang keputusan PTUN, Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) masih keras pendirian. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin besok dinilai sulit mengakhiri konflik Golkar.

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat tetap akan mengupayakan agar Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak direvisi. Revisi dilakukan agar Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan bisa ikut Pilkada.