Petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) rencananya akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun sepertinya pertemuan itu urung terjadi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ‎membacakan penetapan menunda SK Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan DPP Agung Laksono. Meski demikian, kubu Aburizal Bakrie memastikan tak serta merta menghentikan hak angket.

Putusan sela yang dibacakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membawa angin segar bagi DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie.‎ Bendahara umum Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo mengimbau kader yang masih pro Agung Laksono untuk kembali bergabung.

Usai jumpa pers bersama Koalisi Merah Putih, suasana di ruangan Fraksi Golkar, lantai 12 Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, sore hari ini sebenarnya sudah sepi.

DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersyukur atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Menkum HAM menunda SK pengesahan DPP Golkar Agung Laksono.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono gerah dengan intervensi Koalisi Merah Putih ke kisruh partai beringin itu. Intervensi tersebut dianggap berlebihan dan tidak layak.

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengutuk aksi penggerudukan ruang Fraksi Golkar oleh Yorrys Raweyai cs. Ketua Fraksi Golkar, kubu Agung, Agus Gumiwang menegaskan bahwa tidak ada kerusakan dalam insiden itu.

Koalisi Merah Putih (KMP) terus menggalang kekuatan untuk menggolkan hak angket terhadap pemerintah terkait keputusan Menkum HAM mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy.

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengecam pengambilalihan FPG DPR pada Senin lalu. Golkar kubu Agung Laksono mengingatkan agar KMP tak ikut campur urusan internal partai beringin.

Dengan putusan sela PTUN Jakarta, kuasa hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009.