Pemerintah akan mempercepat pelaksana Ujian Akhir Nasional (UAN). Kebijakan ini dinilai beragam para walimurid. Sebagian besar mereka mengeluhkan kebijakan tersebut.

Kritik pedas dialamatkan pada Mendiknas M Nuh. Aturan yang dibuat terkait pemadatan jam sekolah guna menyongsong UN disesalkan.

Pakar pendidikan dan Guru Besar UNJ Arif Rahman merasa perlu adanya standar norma pada penilaian Ujian Nasional (UN). Standar mutlak yang diterapkan pemerintah dianggap tidak memberikan ukuran pendidikan yang valid.

Begitu miris melihat keadaan rakyat Indonesia ini pada tahun 2009. Banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh negeri ini. Sehingga, masyarakat pun terombang-ambing karenanya. Pasti ada yang salah dengan negeri ini. Inilah wajah bangsa ini.

Pemerintah diminta tidak memaksakan diri untuk menggelar ujian nasional. Alasannya pemerintah belum mematuhi putusan MA untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dan kualitas guru.

Pemerintah melakukan jeda pemekaran wilayah dan meninjau ulang pemekaran wilayah baru dalam 10 tahun terakhir. Wilayah yang layak dimekarkan akan dipertahankan, yang tidak layak akan digabungkan kembali.

Kontroversi Ujian Nasional terus bergulir. Pelaksanaan ujian yang tinggal hitungan bulan memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Para guru selaku pendidik berharap kualitas soal UN bisa diperbaiki.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah menuai kontroversi. Gerakan menolak penyelenggaraan UN pun bertaburan di Facebook.

Ratusan orang dari Aliansi Pelajar dan Masyarakat Tolak UN menggelar aksi menolak UN di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka meminta pemerintah menaati putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak penggugat UN.

Ratusan murid dan orang tua korban Ujian Nasional (UN) akan aksi damai 17 Januari mendatang. Mereka menolak UN dijadikan sebagai satu-satunya faktor kelulusan.