KPU optimis bisa memenangkan gugatan dalam sidang menghadapi tim Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi Ketua KPU Husni Kamil Manik, proses persidangan di MK adalah proses pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan pemilu.

Perludem membedah permohonan Prabowo-Hatta terkait PHPU Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari hasil itu, Prabowo-Hatta harus bisa membuktikan kecurangan Pilpres yang disebut sistematis, masif dan terstruktur.

Selain 'perang' data, argumentasi untuk menjawab tudingan Prabowo-Hatta dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) juga didasarkan keterangan saksi. KPU mulai mempertimbangkan beberapa pihak untuk jadi saksi ahli KPU.

Bawaslu yang hadir dalam sidang sengketa Pilpes kemarin cenderung bersikap pasif. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan hal itu susuai dengan posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan yang menyajikan data-data terkait gugatan yang diajukan tim Prabowo-Hatta.

Tim advokasi Prabowo-Hatta telah mengantongi sejumlah saksi yang akan membuktikan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejauh ini, tim advokasi akan mengajukan 1.200 saksi ke persidangan.

Tim advokasi Prabowo Hatta, siang ini menyampaikan perbaikan gugatan Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perbaikan yang dilakukan, sesuai nasihat hakim MK pada saat sidang perdana.

Prabowo Subianto menyuarakan kekecewaannya terhadap Pilpres di Indonesia dalam sidang gugatan pilpres di MK kemarin. Bawaslu menilai hal itu sebagai salah satu upaya untuk mempengaruhi keputusan hakim.

Dalam penetapan pasangan capres dan cawapres terpilih, sebetulnya hanya ada satu data yang dijadikan sumber KPU yaitu rekap berjenjang. Namun, tim Prabowo-Hatta mengklaim punya data berbeda yang lebih kuat sehingga mereka menggugat ke MK.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi pihak terkait dalam gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta ke MK. Tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan menyatakan bahwa pihaknya akan rapat membahas persiapan.

Capres Prabowo Subianto menyebut Pilpres 2014 di Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan pemilu di Korea Utara. Komisioner KPU Ida Budhiati, mengatakan penilaian itu sudah disampaikan secara hukum dalam berkas gugatan ke MK.