Yusril Ihza Mahendra pagi ini sedikit berbeda. Kehadiran dia di Mahkamah Konstitusi mungkin sudah biasa. Tapi jika mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengenakan toga pengacara, ini baru luar biasa.

Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat Ketua KPK Busyro Muqodas harus diikutsertakan dalam fit dan proper test calon pimpinan KPK bersama 8 capim KPK lainnya. Fit dan proper test itu dilakukan oleh DPR untuk menentukan siapa saja yang lolos untuk memimpin KPK.

Yusril meminta MK melarang jaksa banding atau kasasi untuk kasus bebas murni. Yusril juga meminta MK menguji yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) terkait hal tersebut.

Jika biasanya pemohon uji materi ke MK meminta suatu pasal dalam Undang-undang dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra melakukan sebaliknya. Yusril memohon supaya Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP konstitusional alias disahkan.

Polri diminta bekerja profesional dalam penanganan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan hanya melokalisir kasus pada pelaku minor di MK.

Pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HC) pada Raja Saudi masih jadi perdebatan. Wakil Ketua Komisi X, Rulli Chairul Azwar, menilai masalah di UI timbul karena ada kekosongan dalam pengaturan universitas.

Kubu Halimah tidak satu pun yang menampakkan batang hidungnya di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang permohonan penghapusan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1/ 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Halimah telah dipanggil sejak 16 Agustus 2011.

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus surat palsu MK. Namun, hingga detik ini polisi masih belum menemukan aktor intelektual di balik kasus tersebut.

Tak ada satu pun perwakilan Kubu Halimah yang hadir di MK terkait permohonan penghapusan pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan. Padahal, Halimah telah dipanggil sejak 16 Agustus 2011.

Ketua MK Mahfud MD menilai pencatutan nama pejabat seperti yang dialami Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus suap Kemenakertrans bukan hal baru. Mahfud mengimbau Muhaimin mengikuti proses hukum yang kini dilakukan KPK.