Peristiwa penolakan sejumlah masyarakat Palangkaraya terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) merembet ke masalah hukum. Gubernur Kalimantan Tengah dan Kapolda dilaporkan FPI ke Mabes Polri.

Penolakan masyarakat Kalteng terhadap tokoh FPI berbuntut panjang. Mendagri Gamawan Fauzi turun tangan mengevaluasi keberadaan FPI untuk mengantisipasi penolakan di daerah lain.

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta FPI introspeksi menyusul aksi penolakan warga di Palangkaraya, Kalteng. Tokoh agama diminta duduk bersama agar kasus ini tidak berujung ke SARA.

Penolakan warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah terhadap rencana kegiatan dan kedatangan beberapa anggota FPI pada, Sabtu (11/2) lalu harus dilihat secara jernih. Sebenarnya ada beberapa pesan yang bisa diambil dari peristiwa ini.

Ramai-ramai sweeping anggota FPI di Bandara Palangkaraya, ternyata diketahui dengan jelas oleh anggota Komisi II DPR Akbar Faizal. Saat peristiwa itu terjadi, Akbar rupanya sedang berada di bandara hendak pulang ke Jakarta.

Beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) tak bisa turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga menolak kedatangan mereka. Warga pun melakukan sweeping.

Pihak maskapai Sriwijaya terpaksa menurunkan 5 anggota FPI di Banjarmasin. Hal ini karena anggota FPI tersebut ditolak turun di Palangkaraya oleh warga setempat.

Pada umumnya pilot yang mengkonsumsi Narkoba telah menggunakan barang haram itu sejak masih sekolah. Karena itu untuk mencegah maraknya pilot jadi pemakai Narkoba, sosialisasi harus dimulai sejak masa pendidikan.

Federasi Pilot Indonesia (FPI) menyesalkan ulah pilot yang mengonsumsi narkoba. FPI meminta agar pengawasan narkoba dalam dunia penerbangan diperketat.

Polda Kepulauan Riau membantah melepas oknum jaksa yang diduga memeras pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Oknum jaksa berinisial J tersebut dikembalikan ke kejaksaan tinggi untuk menjalani pemeriksaan.