Proses fit and proper test calon hakim agung terus berlanjut. Kali ini giliran hakim tinggi Wahidin yang diuji dan dicecar soal keberadaan mafia di tubuh Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan calon hakim agung Daming Sunusi yang tak menyetujui hukuman mati bagi pemerkosa menimbulkan reaksi dari pemerhati anak. Satgas Perlindungan Anak mendesak hukuman mati bagi pemerkosa.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang M Daming Sunusi awalnya adalah salah satu calon hakim agung yang cukup kuat. Sayang, langkah Daming menjadi "wakil Tuhan" terganjal candanya soal pemerkosaan.

Satgas Perlindungan mendesak agar Muhammad Daming Sunusi mengundurkan diri sebagai hakim gara-gara candaanya yang kontroversial. Komisi III DPR berjanji akan menfasilitasinya dengan bersurat resmi kepada MA dan KY agar memecat Daming.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Komisi III DPR tak meloloskan calon hakim agung Daming Sunusi. Tak sepantasnya calon hakim agung menjadikan perkosaan sebagai bahan bercanda.

Lima orang perwakilan Satgas Perlindungan Anak mendatangi Kantor Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan. Mereka menuntut tidak meloloskan calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi menjadi hakim agung.

YLBHI menyesalkan pernyataan calon hakim Agung Daming soal pemerkosa dan korban pemerkosaan sama-sama menikmati. Anggota Badan pengurus YLBHI Ridwan Bakar, menilai pernyataan Damin langgar kode etik hakim.

Calon Hakim Agung Made Rawa irinya menegaskan bahwa Komisi Yudisial (KY) mempunyai landasan hukum untuk melakukan penyadapan terhadap hakim, dan mendukung vonis mati bagi kejahatan yang memakan korban jiwa.

Pernyataan Daming Sunusi pemerkosa tidak perlu dihukum mati ditanggapi Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat. Dia setuju pemerkosa dihukum berat, tetapi tidak dihukum mati.

Pernyataan calon hakim agung Daming Sunusi yaitu 'pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati' mendapat respon negatif. Ucapan tersebut menjadi catatan khusus Fraksi Partai Demokrat (PD).