detikNews

KPU Segera Bahas Kasus Mulyana

KPU akan menggelar rapat untuk membahas penangkapan terhadap slaah satu anggotanya, Mulyana W Kusumah yang diduga menyuap petugas BPK.

Minggu, 10 Apr 2005 18:25 WIB

detikNews

Laode Ida: Penahanan Mulyana Intrik KPU

Laode Ida menyatakan, ada intrik orang dalam KPU pada kasus penahanan Mulyana. Menurutnya, Mulyana hanyalah korban.

Minggu, 10 Apr 2005 16:39 WIB

detikNews

BPK Rapat Mendadak Bahas Mulyana

BPK menggelar rapat mendadak untuk membahas penahanan anggota KPU Mulyana W Kusuma yang diduga menyuap salah seorang petugas BPK.

Minggu, 10 Apr 2005 13:31 WIB

detikNews

Pengacara Mulyana Duga Ada Konspirasi BPK & KPK

Kuasa hukum Mulyana, Eggi Sudjana, menduga ada konspirasi antara BPK dan KPK terkait ditahannya Mulyana. Ia menyayangkan prosedur penjebakan yang dipakai KPK.

Minggu, 10 Apr 2005 12:19 WIB

detikNews

KPU: Suasana Tertekan, Pilkada Perlu Ditinjau Kembali

Waktu penyelenggaraan yang sangat singkat dan pendanaan yang minim membuat suasana tertekan bagi KPUD, sehingga Pilkada perlu ditinjau kembali.

Kamis, 07 Apr 2005 11:19 WIB

detikNews

SBY Melayat Hasan Metareum

Pukul 11.57 WIB, SBY dengan mobil pribadi melayat ke rumah almarhum Ismail Hasan Metareum.

Sabtu, 02 Apr 2005 12:16 WIB

detikNews

KPU Resmikan Pusdok Pemilu 2004

Untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas Pemilu, KPU meresmikan Pudok Pemilu 2004. Fungsi Pusdok ini sebagai pusat informasi dan museum mini.

Senin, 28 Mar 2005 12:18 WIB

detikNews

Lagi, PN Cibinong Vonis 10 Terdakwa Kasus TPST Bojong

10 terdakwa kasus pengerusakan TPST Bojong divonis PN Cibinong. 8 terdakwa divonis penjara 3 bulan 15 hari. 2 terdakwa lainnya divonis 8 bulan.

Rabu, 02 Mar 2005 16:38 WIB

detikNews

Gubernur se-Indonesia dan KPU Raker Bahas Pilkada

Seluruh gubernur, Ketua KPUD dan Kapolda se-Indonesia mengadakan rapat kerja nasional untuk membahas Pilkada langsung.

Kamis, 17 Feb 2005 11:05 WIB

detikNews

Uji Materiil UU Pemda, KPUD Harusnya Tanggung Jawab pada KPU

UU No.32/2004 mengenai Pemda yang mengatur pilkada langsung dinilai inkonsisten. Seharusnya KPUD bertanggungjawab pada KPU, bukan kepada DPRD.

Rabu, 16 Feb 2005 14:36 WIB