Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) telah disahkan menjadi Undang-undang (UU). Namun ada manuver politik menarik di balik pengesahan Perpu tersebut.

Perpu penyelamat MK telah disahkan menjadi UU. Dengan adanya aturan yang membatasi kader parpol untuk menjadi hakim. Bagaimana nasib Patrialis Akbar dan Hamdan Zoelva?

MK menolak gugatan pasangan calon Agus Hamdani-Abdusy Syakur atas hasil perolehan suara Pilkada Garut. MK menyatakan pengajuan keberatan pihak Agus tak memiliki cukup bukti.

MK menolak keberatan pasangan calon Amir Hamzah-Kasmin atas hasil pemungutan suara ulang Kabupaten Lebak. Sebagai kubu yang kalah, Amir meminta maaf kepada warga Lebak, Banten.

Sidang putusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten digelar hari ini. MK mengukuhkan pasangan calon Iti Octavia dan Ade Sumardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang baru.

Kewenangan MK mengadili sengketa pilkada mendapat sorotan pasca tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. KY menilai kurang pantas MK mengadili sengketa pilkada.

Ketua KY Suparman Marzuki menyatakan MK bukanlah milik 8 hakim konstitusi dan Sekjen MK. "MK milik bangsa, milik rakyat dan milik kita semua," kata Suparman di Surabaya.

Anggota komisi III DPR akan menggelar rapat dengan pemerintah untuk menentukan nasib Perpu MK siang ini. Komisi Yudisial (KY) berharap DPR mau berjiwa besar dan menerima Perpu yang diterbitkan Oktober 2013 lalu itu.

Ratu Atut Chosiyah sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka atas kasus Pilkada Lebak dan proyek Alkes Banten. Atut menyusul adiknya Tubagus Wawan yang sudah lebih dahulu menjadi tersangka dan ditahan. 

Gubernur Banten Ratu Atut sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka. KPK juga menegaskan tak akan mengirimkan surat perintah penyidikan (Sprindik) ke Kemendagri.