Mudahnya kawin kontrak menjadi modus bagi laki-laki untuk mengakali poligami. Padahal poligami mempunyai syarat ketat. Oleh sebab itu, Prof Tri Lisiani meminta sanksi pidana bagi poligami bermasalah.

Kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar berbuntut panjang. Kewenangan MK dipersoalkan dalam menangani sengketa Pilkada. Para hakim MK diminta lebih mengedepankan kepentingan orang banyak.

Silang pendapat mulai terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim konsitusi Harjono meminta MK tidak lagi menangani sengketa pilkada, namun 7 hakim konstitusi lain berpikir sebaliknya.

Untuk mengantisipasi kericuhan, hakim MK sepakat untuk menempatkan personel polisi di dalam ruang sidang. Jumlah personel yang disiagakan di dalam ruang sidang akan disesuaikan dengan luas ruangan persidangan.

Kasus dugaan suap yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar mengguncang MK dan Indonesia. Hakim konstitusi Maria Farida Indarti mengaku menangis atas apa yang terjadi.

Tindakan brutal yang dilakukan sekelompok orang dengan memasuki sidang Mahkamah Konstitusi baru-baru ini telah menjadi berita yang hangat di berbagai media. Mass media menyebutkan bahwa tindakan itu telah menghancurkan wibawa Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MPR Sidarto Danusubroto tak yakin wibawa MK bisa dibangun kembali dengan cepat. Menurutnya, tak mudah mengembalikan kewibawaan dan kehormatan MK di tengah masyarakat.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto turut mengkritik kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memperhatikan perkembangan melalui dua peristiwa yang menginjak wibawa MK.

Kericuhan di MK usai pembacaan vonis Pilgub Maluku kembali mencoreng dunia peradilan. Kericuhan bukan hal baru di Indonesia. Bahkan ada hakim yang dibunuh usai membacakan vonis.

Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku malu atas perilaku mantan Ketua MK Akil Mochtar. Namun Didi tetap percaya MK bisa memperbaiki diri di bawah kepemimpinan Hamdan Zoelva yang notabene juga mantan politisi seperti Akil.