Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie menilai besan Presiden SBY, Aulia Pohan, bukan koruptor. Alasannya saat dijerat pidana, Aulia hanya terkena pasal ikut serta.

DPR dinilai masih bersikap pro koruptor dalam RUU TPPU. Buktinya kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana pencucian uang sangat terbatas.

Grasi yang diberikan presiden adalah praktik ketatanegaraan yang diatur dalam undang-undang. Bila penerima grasi adalah terpidana kasus tindak pidana kasus korupsi, tidak serta-merta berarti presiden pro terhadap koruptor.

Pemberian grasi dan remisi terhadap para koruptor, telah melukai hati rakyat yang menginginkan penegakan hukum seadil-adilnya. Presiden SBY dinilai pro terhadap korupsi.

Presiden SBY diminta tidak mengabulkan setiap grasi yang diajukan oleh terpidana korupsi. Kalau tidak, suatu hari SBY akan kewalahan menghadapi para koruptor yang berharap dibebaskan melalui pengajuan grasi.

Pihak keluarga merasa gembira saat mendengar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengabulkan grasi untuk terpidana korupsi Syaukani HR. Istri Syaukani, Dayang Kartini, langsung berucap syukur.

Mantan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution meminta penegakan hukum bagi koruptor berlangsung obyektif dan tidak dilandasi semangat balas dendam.

Berbagai elemen di negeri ini belum punya sikap yang sama dalam semangat pemberantasan korupsi. Padahal tanpa adanya satu visi, mustahil perang melawan korupsi bisa dimenangkan.

Pemberian remisi dan bebas bersyarat bagi narapidana korupsi menuai kontroversi. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy berpendapat, perlu dipertimbangkan penghapusan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat seperti sistem di China.

65 Tahun sudah Negeri ini merdeka dari penjajagan fisik kolonialis. Namun sangat disayangkan, kemerdekaan seolah dipahami oleh bangsa ini semata-mata sebagai keterbebasan negeri ini dari penjajahan secara fisik semata.