detikNews

Terkait Kasus Akil, PPP Lebih Pilih Merevisi UU MK

Presiden SBY saat ini sedang menggodok Perppu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Fraksi PPP lebih memilih untuk mengusulkan revisi UU MK.

Rabu, 16 Okt 2013 16:03 WIB

detikNews

PPATK Mulai Bergerak Periksa Rekening 8 Hakim Konstitusi

PPATK akan bergerak menelusuri transaksi para hakim konstitusi. Hal ini dianggap perlu karena segala putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) diambil secara panel.

Rabu, 16 Okt 2013 14:10 WIB

detikNews

Mencurigakan, Akil Banyak Tangani Perkara Pilkada Sejak Jadi Ketua MK

Akil Mochtar menangani banyak sengketa Pilkada sejak jadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Bila dikaitkan dengan kasus suap yang diselidiki KPK, jelas ini menimbulkan kecurigaan.

Rabu, 16 Okt 2013 12:05 WIB

detikNews

Penuhi Panggilan KPK, 2 Hakim MK Tegaskan Sengketa Pilkada Lebak Diputuskan Bersama

"Itu kan materi persidangan, tentu ada banyak pertimbangan," jawab Anwar ditanya wartawan tentang pertimbangan dalam memutus perkara sengketa pemulihan bupati Lebak.

Rabu, 16 Okt 2013 10:24 WIB

detikNews

Kasus Suap Akil, KPK Periksa Hakim MK Maria Farida dan Anwar Usman

KPK kali ini memeriksa dua hakim konstitusi terkait kasus suap yang menjerat ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. Dua hakim Mahkamah Konstitusi itu, yakni Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Rabu, 16 Okt 2013 09:35 WIB

detikNews

Lembaga Baru Pengawas Hakim Konstitusi Sebaiknya Tak Dibentuk Internal MK

MK berencana membentuk lembaga baru untuk mengawasi kinerjanya. Sebaiknya yang membentuk lembaga tersebut bukan pihak internal MK karena kepercayaan publik akan MK belum sepenuhnya kembali.

Rabu, 16 Okt 2013 08:46 WIB

detikNews

NasDem Dukung Perppu Penyelamatan MK

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung rencana penerbitan Perppu untuk MK. Perppu itu diyakini bakal mampu menyelamatkan wibawa MK yang sudah keburu jatuh.

Selasa, 15 Okt 2013 15:49 WIB

detikNews

Demi Supremasi Hukum, Kisruh Pilkada Seharusnya Diadili Pengadilan Tinggi

Tumpang tindih kewenangan mengadili antara MK dengan MA mendesak segera dibenahi. Salah satunya adalah sengketa pilkada dan judicial review peraturan di bawah UU.

Selasa, 15 Okt 2013 11:24 WIB

detikNews

SBY Tandatangani Perppu MK 2 Hari Lagi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan menandatangani rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 15 Okt 2013 08:33 WIB

detikNews

Bila Integritas Konstitusi Runtuh, ke Mana Rakyat Harus Berkeluh?

Perbuatan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar selain sangat nista, jika terbukti juga bisa meruntuhkan integritas konstitusi.

Senin, 14 Okt 2013 20:31 WIB