Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menegaskan bahwa partai yang bersengketa bisa mengikuti pilkada serentak bila sudah ada keputusan pengadilan yang sifatnya tetap alias inkrah.

Kesepakatan perdamaian antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) usai kisruh perebutan ruang Fraksi Partai Golongan Karya di DPR pada 30 Maret 2015 gagal mendamaikan kedua belah pihak.

Bareskrim Mabes Polri menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan pemalsuan surat mandat Munas Partai Golkar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta. Kubu Aburizal Bakrie mengapresiasi upaya Polri mengusut kasus tersebut.

Kepengurusan Golkar versi dua Munas masih saling klaim dan seakan tak kunjung reda. Padahal berbagai jalur hukum sudah diambil baik oleh pihak Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) maupun pihak Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Golkar kubu Agung Laksono mengisyaratkan akan melaporkan balik kubu Ical karena mereka menganggap dua tersangka itu orang-orang dari kubu Ical.

‎Dua petinggi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang dan Melki Laka Lena, hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. 

Waketum Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso menyebut ada 19-21 orang anggota F-Golkar yang menarik dukungan atas hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Kubu Ical membantah hal tersebut.

Nama tiga anggota Fraksi Partai Golongan Karya yang merupakan loyalis Agung Laksono tiba-tiba hilang dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Tiga loyalis Agung itu adalah; Zainudin Amali, Yayat Biaro dan Adies Kadir.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku mendapat dukungan dari Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi yang menyebut SK yang memenangkan kubu Agung sebagai hal yang benar. Kubu Ical tak percaya dan kroscek langsung ke Muladi.

Jalannya raker antara Komisi III DPR dan Menkum HAM Yasonna Laoly tetap alot meski sudah melewati forum lobi. Meski demikian, akhirnya kedua pihak sepakati kesimpulan raker terkait kisruh Golkar.