Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan surat edaran KPU Nomor 146 tentang instruksi membuka kotak suara sebagai persiapan KPU daerah menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu bisa dimaklumi.

Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua tentang gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Prabowo-Hatta. Politikus Senior PDIP yang juga Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto berharap pihak pemohon membawa bukti yang konkret.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diskors. Sidang itu dihentikan sementara untuk persiapan salat Jumat.

Tim Prabowo-Hatta menganggap KPU tidak independen dan mempermasalahkan pertemuan antara Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan Timses Jokowi-JK, Trimedya sat masa Pilpres lalu. Tuduhan itu menurut KPU fitnah.

Tim hukum Prabowo-Hatta mempermasalahkan alat bukti milik KPU yang didapat dengan membuka kotak suara. Menanggapi hal itu, pihak KPU menegaskan alat bukti itu dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam salah satu materi gugatannya, Prabowo-Hatta mempermasalahkan banyaknya pemilih tambahan dan menduga ada mobilisasi pemilih. Tim Hukum Jokowi sebagai pihak terkait menyebut materi gugatan itu tak berdasar.

Prabowo Subianto pernah menyatakan menarik diri dari proses Pilpres 2014 karena merasa dicurangi. Prabowo dinilai tak punya legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang bocah berumur 5 tahun mengenakan pakaian ala TNI 'memimpin' ratusan relawan Prabowo-Hatta untuk berunjuk rasa di tengah berjalannya sidang kedua gugatan keputusan KPU di MK.

Kuasa Hukum KPU membacakan pembelaan atas gugatan Tim Hukum Prabowo-Hatta terhadap hasil Pilpres 2014. KPU meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Prabowo sepenuhnya.

Prabowo Subianto belum menerima hasil Pilpres 2014 dan menggugat ke MK lantaran merasa dicurangi. Kubu Prabowo-Hatta menuding ada kecurangan sistematis, terstruktur dan masif di Pilpres 2014. Komitmen terhadap janji siap kalah capres nomor satu itu pun dipertanyakan.