Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Cabut SKLN di MK, BI akan Tempuh Judicial Review

detikNews

Cabut SKLN di MK, BI akan Tempuh Judicial Review

BI belum lempar handuk untuk menggugurkan Pasal 46 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2002 yang mengizinkan KPK memeriksa Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Setelah SKLN gagal, BI akan mengajukan judicial review.
Kamis, 06 Mar 2008 11:56 WIB
Pelayanan Bagasi Garuda Indonesia Tidak Aman

detikNews

Pelayanan Bagasi Garuda Indonesia Tidak Aman

Yang sangat saya sayangkan adalah foto-foto kerja saya yang terdapat di dalam kamera tersebut. Bagi Garuda Indonesia saya minta pertanggungjawabannya untuk kehilangan ini. Terima kasih.
Senin, 03 Mar 2008 14:19 WIB
Ibu-ibu Demo, Kantor Kejari Dihujani Tomat

detikNews

Ibu-ibu Demo, Kantor Kejari Dihujani Tomat

Puluhan ibu-ibu warga miskin asal Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Situbondo berunjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo.
Senin, 03 Mar 2008 12:40 WIB
Mahasiswa Unhas Perang Batu

detikNews

Mahasiswa Unhas Perang Batu

Mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar, saling lempar batu. Beberapa mahasiswa terluka. Tembakan peringatan pun dilepaskan ke udara.
Selasa, 26 Feb 2008 13:34 WIB
PPN 10% Tarif Listrik Dikaji

detikFinance

PPN 10% Tarif Listrik Dikaji

Pemerintah tengah mengkaji rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk tarif listrik di atas 1.300 Watt.
Selasa, 19 Feb 2008 17:28 WIB
Smart Subsidi Rp 90 Miliar untuk Ponsel 1900 MHz

detikInet

Smart Subsidi Rp 90 Miliar untuk Ponsel 1900 MHz

Minimnya jumlah ponsel 1900 MHz yang beredar di pasaran, membuat Smart Telecom harus mengeluarkan dana subsidi. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, hampir Rp 90 miliar!
Jumat, 15 Feb 2008 19:11 WIB
Deplu: Tanya ke Dephan dan DPR yang Lempar Isu

detikNews

Deplu: Tanya ke Dephan dan DPR yang Lempar Isu

Deplu mengaku belum tahu informasi soal rekrutmen WNI sebagai paramiliter di Malaysia. Deplu minta hal itu dikonfirmasi ulang ke Dephan dan DPR yang melemparkan isu tersebut.
Kamis, 14 Feb 2008 09:10 WIB