detikFinance

Penunggak Pajak Disandera 6 Bulan di Nusakambangan, Bisa Diperpanjang

"Masa penyanderaan 6 bulan dan bisa diperpanjang," jelas Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo

Jumat, 31 Mar 2017 11:27 WIB

detikFinance

Jokowi: Orang Miskin di Desa Hampir 2 Kali Lipat Perkotaan

Jokowi pun sangat khawatir, porsi orang miskin di desa sekarang hampir dua kali lipat perkotaan. Ada apa?

Rabu, 29 Mar 2017 16:01 WIB

detikNews

Mohan Mengaku Minta Tolong ke Adik Ipar Jokowi Soal Pajak

Mohan mengaku pernah minta bantuan ke pengusaha Arif Budi Sulistyo terkait persoalan pajak perusahaannya.

Senin, 27 Mar 2017 18:30 WIB

detikNews

Suap Pejabat Pajak, Mohan: Nggak Ada Pilihan, Bayar Rp 78 M Bangkrut

Mohan didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak sebesar Rp 1,9 miliar untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak PT EKP.

Senin, 27 Mar 2017 16:29 WIB

detikNews

Terdakwa Suap Pajak Kaget Terima Surat Tagihan PPN Rp 78 Miliar

Mohan makin panik ketika permohonan restitusi pajaknya tidak direspons oleh Kepala Kantor Wilayah Pajak DKI Jakarta

Senin, 27 Mar 2017 16:24 WIB

detikNews

Unik, Ada Lomba Balap Miniatur Kapal Nelayan di Trenggalek

Komunitas pemuda G-9 di Pesisir selatan Watulimo, Trenggalek menggelar lomba balap minatur kapal. Lomba diikuti para nelayan dan pemuda dari berbagai daerah.

Minggu, 26 Mar 2017 11:55 WIB

detikFinance

Luhut: Kereta Kencang JKT-SBY Mulai Dibangun Awal 2018

Kereta kencang Jakarta-Surabaya ditargetkan dibangun 2018. Berapa biaya yang dibutuhkan?

Jumat, 24 Mar 2017 20:07 WIB

detikFinance

Studi Kelayakan Kereta Kencang JKT-SBY Butuh Dana Rp 40 Miliar

Untuk studi kelayakan kereta kencang JKT-SBY, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30-40 miliar dari APBN.

Jumat, 24 Mar 2017 18:46 WIB

detikFinance

Pemerintah Harus Bantu Kaum Milenial Agar Mudah Dapat Rumah

Solusi agar kaum milenial yang berpenghasilan nanggung bisa dapat rumah adalah dari pemerintah.

Kamis, 23 Mar 2017 10:55 WIB

detikInet

Pemerintah Diminta Kejar Pajak Toko Online

Pemerintah diminta melakukan kesetaraan antara toko konvensional dan online, baik perizinan dan perpajakan, demi iklim persaingan bisnis yang sehat.

Selasa, 21 Mar 2017 19:05 WIB